Hukuman diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan , Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Latar belakang keluarnya PP ini adalah  untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Sekain itu PP ini juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A Ayat UU Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak.

PP mengatur  4 (empat) hal  utama tindakan yang dapat dilakukan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak,  yaitu:

  1. Pelaksanaan Tindakan ,
  2. Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik
  3. Rehabilitasi, dan
  4. Pengumuman Identitas

Keempat tindakan ini merupakan hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan  terhadap terdakwa  Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak, selain hukuman pokok berupa hukuman penjara yang lamanya sesuai dengan vonis hakim.

Khusus untuk  Tindakan awalnya diatur dalam pasal  81  dan  pasal 76D UU tentang Perlindungan Anak.

Pasal 76 D UU Perlindungan anak melarang setiap orang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Apabila perbuatan yang disebutkan dalam pasal 76 D di atas menimbulkan korban lebih dari  satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia  serta perbuatan tersebut adalah pengulangan dari perbuatan pidana yang sama sebelumnya (residvis), pelaku  diancam dengan hukuman pidana mati, pidana seumur hidup, pidana paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun dan hukuman tambahan berupa dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Apakah yang dimaksud Tindakan Kebiri Kimia?

adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.

Tindakan ini  dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena terbukti melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Sedangkan yang dimaksud dengan pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah pelaku tindak pidana persetubuhan kepada anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan pelaku tindak pidana perbuatan cabul kepada Anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kima

Tindakan , tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dikenakan terhadap pelaku persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan upaya hukum, banding maupun kasasi).

Pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan atas perintah jaksa setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Namun Pelaku Anak tidak dapat dikenakan Tindakan dan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Tindakan dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Sebelum tindakan kebiri  kima dilaksanakan, wajib dilakukan penilaian klinis terlebih dulu terhadap pelaku untuk memastikan layak tidaknya secara klinis tindakan tersebut.