Bila dalam tulisan yang lalu penulis membahas alat-alat bukti apa saja yang sah dalam hukum acara perdata. Sekarang ini penulis akan membahas mengenai alat bukti apa saja yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mana diketahui hukum pidana sangat ditakuti atau menjadi momok tersendiri bagi hampir seluruh masyarakat karena hukum pidana terdapat hukuman penjara badan.

Sering kali hukum pidana merupakan jalan terakhir apabila suatu permasalahan tidak dapat terselesaikan dengan cara musyawarah mufakat atau yang lebih dikenal secara kekeluargaan. Barulah biasanya orang akan melaporkan suatu perbuatan seseorang yang merugikannya ke ranah hukum pidana dengan membuat laporan ke instansi kepolisian yang nantinya pihak kepolisian akan menindak lanjuti laporan dari masyarakat yang dirugikan tersebut dan apabila unsur-unsur perbuatan yang dilaporkan masuk kedalam kategori suatu tindak pidana. Maka, pihak yang merugikan pihak lainnya dapat ditahan oleh Polisi yang disebut tersangkat dan setelah dilakukan penahanan barulah tersangka tersebut akan dilanjutkan ke instansi kejaksaan untuk siap-siap diajukan ke persidangan. Setelah diajukan ke persidangan status tersangka berubah menjadi terdakwa didalam pemeriksaan persidangan yang dilakukan oleh Hakim di Pengadilan dan setelah Hakim memutus terdakwa tersebut sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, terdakwa akan menjadi terpidana dan akan menjalani hukuman penjara sesuai dengan putusan hakim yang menjatuhkan putusan terhadap dirinya tersebut.

Hukum Pidana merupakan hukum publik yang mana hukum pidana menindak para pelaku kriminalitas yang merajalela di tengah-tengah masyarakat. Apabila tidak ada hukum pidana di Indonesia bisa jadi akan terjadi kekacauan dalam kehidupan sosial bermasyarakat karena tidak ada aturan yang pasti yang akan menghukum pelaku kriminalitas seperti pembunuhan, jambret, maling, dll. Institusi penegak hukum pidana atau kriminal di Indonesia adalah Polri. Sedangkan Pidana khusus seperti korupsi selain polri ada lembaga lain yakni Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi serta untuk tindak pidana Narkotika ada Badan Narkotika Nasional. Namun dalam hal ini penulis hanya akan membahas apa saja alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia yang mana alat bukti dalam hukum acara pidana telah diatur tepatnya pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

Keterangan Saksi.
Keterangan Ahli.
Surat.

Petunjuk.
Keterangan Terdakwa.

Alat-alat bukti inilah yang menjadi pedoman dalam menegakkan hukum bagi para pelaku tindak kriminalitas yang tidak hanya merugikan akan tetapi meresahkan masyarakat dan hal tersebut merupakan tugas dari instansi kepolisian untuk mengungkap suatu perbuatan tindak pidana agar masyarakat yang melaporkan perbuatan tersebut dapat hidup dengan tenang dan tentram karena para pelaku kriminal dapat ditindak.

Demikian artikel ini semoga sedikit menambah wawasan, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum :