Anak Adalah Aset Tak Ternilai

Anak Adalah Aset Tak Ternilai 1

Anak adalah sebuah karunia yang diberikan oleh tuhan terhadap semua insan manusia terutama orang tua yang menunggu kelahiran mereka, dibina dan dibimbing agar menjadi manusia yang seutuhnya dan tidak menyimpang dari norma umum. Namun ada beberapa kasus kriminal yang melibatkan pelaku anak hingga beberapa dari mereka harus memutus masa depannya karena kenakalan dalam pelanggarn hukum.

Mengacu kepada UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak atau disingkat SPPA, disebutkan bahwa bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip pelindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Bila seorang anak melanggar hukum dan akhirnya terkena pidana penjara, apakah hak mereka terutama dalam Pendidikan akan hilang, jawabannya adalah tidak. Anak merupakan aset yang tidak bisa dinilai dan mereka wajib diberikan Pendidikan minimal 12 tahun agar masa depan mereka tetap tercapai meski mereka masuk ke dalam Lembaga khusus anak untuk mempertanggungjawabkan perilakunya.

Pasal 3 SPPA menyebutkan bahwa Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya,  dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, melakukan kegiatan rekreasional, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak, memperoleh advokasi sosial, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat, memperoleh Pendidikan, memperoleh pelayananan Kesehatan, dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fokus terhadap Pendidikan, sangatlah penting diberikan terhadap ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) untuk diberi kesempatan dalam belajar dan mengemban ilmu meski di dalam jeruji. Hal itu sudah tertuang di paragraf sebelumnya, bahwa hak untuk belajar diberikan dan akan difasilitas oleh Lembaga pembinaan khusus anak yang ada di setiap provinsi.

Berbicara fasilitas yang ada di LPKA, maka salah satu fasilitasnya adalah pemberian akses Pendidikan dan keterampilan guna meningkatan keahlian dan kegiatan anak yang berada di LPKA. Hal itu diwajibkan karena sudah diamanatkan oleh undang-undang dan wajib dijalankan agar anak tidak hilang kebebasan terutama hal Pendidikan. Selain itu peran pembimbing kemasyarakatan dalam hal pembimbingan dan pengawasan anak yang dipidana di LPKA sangat diperlukan mengingat peran pembimbing kemasyarakatan sudah dilibatkan dari tahap awal penyidikan dan mengetahui perilaku dan kebutuhan anak yang berhadapan hukum tersebut.

Dilihat dari sisi hukum, memang anak wajib diupayakan restorative justice agar tidak masuk ke dalam penjara, karena pidana penjara adalah alternatif terakhir untuk anak dalam ranah hukum, bila seorang anak dipidana penjara maka otomatis anak tersebut akan mendekam di LPKA sesuai keputusan hakim, meski begitu hak dan kewajiban sebagai anak akan diberikan salah satunya yaitu hak Pendidikan.

Berdasarkan undang-undang SPPA disebutkan bahwa anak dikatakan anak bila belum berumur 18 tahun keatas, bila sudah 18 tahun keatas maka sudah tidak bisa disebutkan sebagai anak dan perkara tersebut akan dilimpahkan ke peradilan umum.

Lebih dalam pembahasan mengenai Pendidikan anak di dalam LPKA, mereka berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program pendidikan dan pembinaan ini diawasi oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas)

Bila ditelisik Kembali, bisa saja pihak-pihak yang berwenang bekerja sama dengan dinas terkait seperti dinas Pendidikan atau perlindungan anak agar hak dan kewajiban dalam hal Pendidikan diutamakan dan tidak hilang sehingga masa depan mereka sangatlah penting bagi kemajuan mereka dan aset berharga, karena pada dasarnya anak wajib dilindungi oleh negara karena mereka adalah generasi penerus bangsa.

Digstraksi adalah Media User-Generated, Semua karya tulis sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis. Kamu juga bisa mempublikasikan karya tulis & mendapatkan kompensasi berupa uang tunai, pelajari Di sini.