Apa Itu Arti Pra Peradilan


Apa Itu Arti Pra Peradilan 1

Sebagian orang pasti pernah mendengar apa itu pra peradilan, namun juga banyak yang belum mengetahui apa itu arti pra peradilan. Dan sebagian khlayak hanya mendengar kata itu hanya dari media pemberitaan yang terpublikasikan ke masyarakat luas. Semisala ada pemberitaan terkaait adanya dugaan Tersangka X mengajukan upaya pra peradilan dan menjadi ramai diperbincangkan di media onlie, media cetak maupun di media televisi, namun sebenarnya tidak mengetahu secara harfiah makna dari pra peradilan itu sendiri. Untuk itu kita akan membahas lebih jauh mengenai apa itu arti pra peradilan yang sesungguhnya?

Menurut pasal 1 angka 10 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

1. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;.

2. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

3. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Bagi para pelaku sebagai subyek tindak pidana atau kejahatan kriminal, pastinya sudah ditetapkan sebagai seorang tersangka oleh Pihak Kepolisian, namun dalam sejarah proses sampai ditetapkannya orang tersebut sebagai seorang tersangka, maka ada proses yang dirasa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam aturan diatas. Seorang tersangka hingga dia ditetapkan sebagai tersangka, pasti telah menjalani serangkaian proses dari awal hingga dia ditetapkan tersangka, baik dari awal sudah dilakukan proses penangkapan, penahanan, namun dalam proses tersebut secara formil PIhak berwajib telah melakukan kesalahan secara formil sehingga berakibat penangkapan dan penahanan dianggap sebagai proses yang tidak sah secara hukum, Tersangka dapat mengajukan upaya pra peradilan ke Pengadilan Negeri.  

“Proses praperadilan bertujuan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum serta tidak merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Pengawasan dan penilaian upaya paksa inilah yang tidak dijumpai dalam tindakan penegakkan hukum dimasa Herzien Inlandsch Reglement. Bagaimanapun perlakuan dan cara pelaksanaan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik pada waktu itu, semuanya hilang oleh kewenangan yang tidak terawasi dan tidak terkendali oleh koreksi lembaga manapun”. (sumber : Wikipedia.org).

Hal mengenai Penghentian penyidikan diatur Pasal 109 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau lebih dikenal dengan SP3, yang dikeluarkan oleh penyidik Kepolisian Reublik Indonesia atas Persangkaan Tindak Pidana harus diberitahukan kepada penuntut umum, tersangka dan atau keluarganya dan pihak pelapor.

Bahwa pasal 109 ayat (2) KUHAP menjelaskan alasan-alasan penghentian penyidikan diatur dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.  

2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.

3. Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

Jika memang ternyata penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka, maka penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan. Namun dalam praktiknya proses penghentian penyidikan ini memicu persoalan baru, dimana para tersangka yang pada akhirnya menjadi korban dan merasa dirugikan, sebagai akibat SP3 yang dikeluarkan Kepolisian. 

Namun akhirnya para tersangka ini diberikan ruang untuk melakukan upaya keberatannya atas proses penghentian penyidikan yang dilakukan secara sepihak oleh Kepolisian dengan mengajukan pra peradilan ke Pengadilan Negeri, atas dasar penghentian penyidikan menyalahi prosedur atau mekanisme perundang-undangan.

Para tersangka juga dapat mengajukan upaya pra peradilan atas dasar rehabilitasi nama baik, atas perkara nya yang tidak diajukan ke proses persidangan, maka itu mereka mengajukan upaya rehabilitasi nama baik atas spenetapan tersangka yang keliru.

Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera (pasal 78 ayat [2] KUHAP).

Acara pemeriksaan praperadilan dijelaskan dalam pasal 82 ayat (1) KUHAP yaitu sebagai berikut:

  • dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
  • dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang;
  • pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
  • dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
  • putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

 


Digstraksi adalah platform menulis independen, Semua karya tulis sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis. Kamu juga bisa mempublikasikan karya tulis & mendapatkan kompensasi berupa uang tunai, pelajari Di sini.

Faizal Chandra

   

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Copy link
Powered by Social Snap