Apa Itu Darurat Sipil dan Pembatasan Sosial Berskala Besar?

Apa Itu Darurat Sipil dan Pembatasan Sosial Berskala Besar?

Di tengah ini akhirnya pemerintahan mengeluarkan sikap resmi mereka. Pemerintahan tidak memilih opsi lockdown seperti yang dilakukan oleh negara lain. Tapi pemerintah justru menerapkan opsi dan jika kondisi tidak membaik, akan diadakan . Apa sih itu?

 

itu sudah diatur di dalam pasal 59 UU No. 6/2018 yang berisi tentang Kekarantinaan Kesehatan. Di dalamnya ada beberapa poin yang mengatur kondisi PSBB ini.

  1. merupakan bagian dari respons kedaruratan kesehatan masyarakat.

  2. bertujuan mencegah meluasnya penyebaran kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu

  3. sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling sedikit meliputi: a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

  4. Penyelenggaraan berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan

Baca juga  "Bad Influencer" di Saat Pandemi COVID-19

Dalam PSBB itu sudah dijelaskan kalau ada yang melanggar akan ada denda. Dendanya diatur dalam pasal lain yakni pasal 93 No. 6/2018. Dimana isinya adalah: “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 juta. Kalau ogut sih mending di rumah aja. Dari pada kena denda 100 juta. Duit dari mana sob!

Sementara kalau sendiri sudah diatur dalam Perppu No. 23/1959 tentang Keadaan Bahaya. Isinya begini:

Pasal 1

Ayat (1) Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila:

  1. Keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan, atau akibat bencana alam sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;

  2. Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apa pun;

  3. Hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.

Baca juga  5 Tips Mencegah Kulit Wajah Yang Rusak Akibat Terlalu Sering Memakai Masker

Ayat (2) Penghapusan keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

Dalam keadaan penguasa yang bersangkutan, yaitu penguasa , dapat:

  1. Mengeluarkan peraturan-peraturan polisi (Pasal 10);

  2. Meminta keterangan-keterangan dari pegawai negeri (dicatat di sini bahwa dalam keadaan darurat militer/keadaan perang penguasa dapat mewajibkan setiap orang untuk memberikan keterangan (Pasal 12); selanjutnya pasal 23 dan 36 pada Huruf c).

  3. Mengadakan peraturan-peraturan tentang pembatasan pertunjukan-pertunjukan apapun juga serta semua pencetakan, penerbitan dan pengumuman apapun juga (Pasal 13);

  4. Menggeledah tiap-tiap tempat (Pasal 14);

  5. Memeriksa dan menyita barang-barang yang disangka dipakai atau akan dipakai untuk merusak keamanan (Pasal 15);

  6. Mengambil atau memakai barang-barang dinas umum (Pasal 16);

  7. Mengetahui percakapan melalui radio, membatasi pemakaian kode-kode dan sebagainya (Pasal 17);

  8. Membatasi rapat-rapat umum dan lain sebagainya dan membatasi atau melarang, memasuki dan memakai gedung (Pasal 18);

  9. Membatasi orang berada di luar rumah (Pasal 19);

  10. Memeriksa badan dan pakaian (Pasal 20);

  11. Memerintah dan mengatur badan-badan kepolisian, pemadam kebakaran, dan badan-badan keamanan lainnya (Pasal 21).

Baca juga  New Normal, Kesempaatan Menginsafi Gaya Hidup Sederhana

Itu tadi penjelasan soal dan . Jadi, di tengah kondisi yang kayak gini, kalian turuti apa yang pemerintah mau ya. Biar cepet beres ini masalahnya. Jangan ngeyelan. Udah, di rumah aja. Manfaatkan waktu dengan baik di rumah. Ingat, mending bosen dari pada mati.

Baca Juga

Digstraksi adalah Media User-Generated, Semua karya tulis sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis. Kamu juga bisa mempublikasikan karya tulis & mendapatkan kompensasi berupa uang tunai, pelajari Di sini.

PukulTiga

   

Penulis yang kadang ngehek. Namanya juga manusia. Ogut yang penting woles dan memberi informasi yang bermanfaat.