Apa Itu Makna Putusan Sela

Apa Itu Makna Putusan Sela 1

Putusan sela, banyak orang yang bertanya-tanya apakah itu arti putusan sela? tentunya buat orang yang awam hukum, mendengar nama ini tentunya sangat asing, bahkan menjadi banyak tafsiran yang keliru, tanpa mengetahui makna atau arti apa itu putusan sela yang sebenarnya.

Putusan sela diartikan sebagai putusan yang dijatuhkan oleh Hakim yang belum menyangkut ke pokok materi yang diperkarakan. Apa artinya?, bahwa Putusan sela itu dijatuhkan sebagai akibat adanya keberatan atau dinamakan eksepsi yang diajukan oleh lawan perkara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan formil gugatan (perdata) atau surat dakwaan (pidana). Materi formil yang diajukan keberatan menyangkut perihal gugatan atau surat dakwaan cacat formil atau secara formil tidak diakui keabsahannya. Ataua keberatan mengenai kewenangan Pengadilan untuk memeriksa perkara tersebut, sebagai contoh perkara yang diajukan adalah ranah materi sengketa tanah, dengan obyek sengketanya tidak berada di terotorial Pengadilan itu berada, maka Hakim dengan kekuasaanya menjatuhkan putusan sela, dengan alasan Pengadilan tidak memiliki wewenang untuk memeriksa perkara yang diajukan.

Untuk perkara hukum pidana, perihal kewenangan Pengadilan, hal ini menyangkut tentang adanya unsur locus delicti (tempat kejadian perkara) dimana perkara tersebut terjadi di wilayah yang bukan kewenangan Pengadilan yang berangkutan, hal ini menyangkut kewenangan relatif atau kewenangan antar satu lingkup Peradilan, namun berbeda wilayahnya.

Keberatan-keberatan lain menyangkut adanya kekeliruan para pihak yang diperkarakan maupun kedudukan serta adanya kekurangan pihak sehingga dapat menghambat berlangsungnya proses pemeriksaan perkara tersebut.

Keberatan lain menyangkut materi yang diajukan tidak jelas atau kabur atau lebih dikenal dengan istilah obscuur lible. Atau dapat dikatakan perkara yang diajukan terlalu prematur atau masih belum lengkap.

Jadi makna dari putusan sela diartikan sebagai putusan yang dijatuhkan secara prematur atau lebih awal sebelum Pengadilan memeriksa perkara itu lebih jauh sampai ke pemeriksaan materi perkara, hingga pemeriksaan bukti-bukti berupa bukti otentik surat, maupun bukti saksi-saksi.

Menurut Pasal 185 ayat (1) HIR, terdapat 2 (dua) jenis Putusan Hakim dilihat dari waktu penjatuhannya, yaitu:

1. Putusan Akhir (eind vonnis)

Putusan akhir diartikan putusan yang bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu (pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung). Putusan Akhir dapat bersifat deklaratif, constitutief, dan condemnatoir.

Selain putusan sela yang kita bahas diatas, ada putusan pokok atau putusan akhir yang biasanya sering kita lihat dan dengar. Putusan akhir ini mencakup seluruh proses kegiatan pemeriksaan dari awal hingga akhir perkara.

2. Putusan Sela (tussen vonnis)

Putusan Sela atau dalam bahasa belandanya tussen vonnis diartikan putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.

Dalam praktik peradilan terdapat 4 (empat) jenis Putusan Sela yaitu:

1. Putusan Prepatoir:

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara tanpa mempengaruhi pokok perkara dan putusan akhir.

2. Putusan Interlucotoir:

Putusan yang berisi bermacam-macam perintah terkait masalah pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir.

3. Putusan Insidentil:

Putusan yang berhubungan dengan adanya insiden tertentu, yakni timbulnya kejadian yang menunda jalannya persidangan. Contoh : putusan insidentil dalam gugatan intervensi dan putusan insidentil dalam sita jaminan.

4. Putusan Provisionil:

Putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.  

Hal-hal mengenai putusan sela dijelaskan secara rinci dalam Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut:
(1) Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.
(2) Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaiknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.  

Digstraksi adalah Media User-Generated, Semua karya tulis sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis. Kamu juga bisa mempublikasikan karya tulis & mendapatkan kompensasi berupa uang tunai, pelajari Di sini.

BLUTS