Apa saja Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Dalam Hukum Perdata


Apa saja Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Dalam Hukum Perdata 1

Sering kali kita mendengar penyelesaian suatu perkara di pengadilan memakan waktu yang lama dan tidak sebentar. Ada yang memakan waktu hitungan bulan dan bahkan sampai hitungan tahun barulah perkara di pengadilan selesai. Lamanya penyelesaian waktu dalam suatu perkara dipengadilan karena dalam setiap permasalahan tidak serta merta putusan yang diberikan oleh hakim memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat. Masih ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum untuk mengajukan upaya hukum bila tidak terima dengan putusan hakim pada tingkat pertama.

Upaya hukum merupakan kesempatan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan kepada orang atau badan hukum yang keberatan atau tidak puas terhadap putusan hakim tingkat pertama karena dianggap hakim yang memberikan putusan pada pengadilan tingkat pertama tidak memenuhi rasa keadilan atau telah melakukan kekhilafan dengan memberikan putusan tersebut.

Sejatinya hakim merupakan manusia biasa yang tidak luput dari perbuatan yang khilaf sehingga adanya upaya hukum dalam hukum perdata agar pihak yang merasa tidak menerima putusan hakim tingkat pertama dapat memperjuangkan hak-haknya apabila merasa keberatan. Didalam hukum perdata di Indonesia, upaya hukum terhadap putusan hakim tingkat pertama dibagi menjadi 2(dua) bagian yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

 

Upaya Hukum Biasa

Apa saja Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Dalam Hukum Perdata 3

Orang atau badan hukum yang merasa tidak puas terhadap putusan hakim tingkat pertama dapat mengajukan upaya hukum terhadap putusan yang diberikan oleh hakim, diantaranya :

Banding

Banding dalam hukum perdata merupakan upaya hukum biasa yang tidak terima terhadap putusan hakim pada tingkat pertama. Banding dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan agar putusan atas pemeriksaan perkara dapat diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi yang berkuasa dalam daerah hukum masing-masing (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Banding diajukan ke Panitera Pengadilan Negeri dimana perkara tersebut diputus dalam jangka waktu empat belas hari sesudah putusan tersebut dibacakan oleh hakim (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura). Sedangkan untuk daerah lain selain jawa dan madura, dasar hukum upaya banding dapat di lihat dalam Pasal 192 Rbg yang berbunyi :

“Dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka pemohon banding yang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan pemohonan untuk itu yang, bila dipadangnya perlu, disertai dengan suatu risalah banding dan surat-surat lain yang berguna untuk itu atau pemohonan itu dapat diajukan oleh seorang kuasa seperti dimaksud dalam ayat (3) pasal 147 dengan suatu surat kuasa khusus kepada panitera dalam waktu 14 hari terhitung mulai hari diucapkannya keputusan pengadilan negeri, sedangkan tenggang waktu itu adalah empat belas hari setelah putusan diberitahukan menurut pasal 190 kepada yang bersangkutan, jika ia tidak hadir pada waktu putusan diucapkan. (RB9. 147 2; S. 1922-522.)”.

Kasasi

Upaya Hukum kasasi dalam hukum perdata merupakan upaya hukum yang diberikan oleh para pihak yang tidak terima atau keberatan atas putusan yang telah diputus hakim pengadilan tinggi atas suatu perkara. Upaya kasasi ini diberikan kepada para pihak yang berkepentingan untuk sekali lagi menguji apakah putusan hakim pada pengadilan tinggi. Dasar hukum mengajukan upaya hukum kasasi dapat dilihat di Pasal 20 ayat (2) huruf (a) dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

Pasal 20 ayat (2) huruf (a) UU Kekuasaan Kehakiman

Mahkamah Agung berwenang: a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain

Pasal 23 UU Kekuasaan Kehakiman

Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain

Jangka waktu untuk mengajukan upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yakni selama 14(empat belas) hari.

 

Upaya Hukum Luar Biasa

Apa saja Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Dalam Hukum Perdata 4

Perlawanan/Verzet

Perlawanan/Verzet masuk dalam kategori upaya hukum karena ketidakhadiran dari Tergugat dan perkara tersebut diputus oleh hakim melalui putusan verstek. Dasar hukum untuk mengajukan upaya hukum Verzet diatur dalam Pasal 129 ayat (1) HIR/ Pasal 153 ayat (1) Rbg. Jangka waktu bagi pihak yang mengajukan verzet ialah empat belas hari sesudah putusan hakim atau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir (Pasal 129 ayat (2) HIR/ Pasal 153 ayat (2) Rbg).

Derden Verzet

Derden Verzet merupakan upaya hukum yang diberikan kepada pihak ketiga atas benda yang dijadikan objek gugatan dan objek gugatan tersebut masih terdapat hak dari pihak ketiga yang mana selama proses gugatan yang diajukan, pihak ketiga tidak pernah mengetahui atau dilibatkan.

Upaya hukum derden verzet ini dilakukan semata-mata untuk mempertahankan hak dari pihak ketiga yang masih melekat dari objek yang dijadikan gugatan tersebut.

Peninjauan Kembali

Upaya hukum peninjauan kembali dalam hukum perdata ini merupakan upaya hukum luar biasa diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung berbunyi:

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

  1. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
  2. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
  3. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
  4. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
  5. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
  6. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali diatur selanjutnya didalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang berbunyi :

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk :

  1. yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
  2. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  3. yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
  4. yang tersebut pada huruf e sejak sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara

Permohonan Peninjauan Kembali ini hanya dapat diajukan 1(satu) kali saja sebagaimana bunyi Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Demikian artikel ini semoga sedikit menambah wawasan, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum :

  • Herzien Indonesis Reglement atau Reglemen Indonesia Baru (Stbl 1984: No. 16 yang diperbaharui dengan Stbl 1941 No. 44)
  • Rechtsreglement Buitengewesten atau Reglemen Untuk Daerah Seberang (Stbl. 1927 No. 227)
  • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura
  • Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.


Digstraksi adalah platform menulis independen, Semua karya tulis sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis. Kamu juga bisa mempublikasikan karya tulis & mendapatkan kompensasi berupa uang tunai, pelajari Di sini.

Arief

   

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Copy link
Powered by Social Snap