Opini   

Pengesahan Omnibus Law Menciptakan Perlawanan Buruh


Pengesahan Omnibus Law Menciptakan Perlawanan Buruh 1

Pengesahan RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari Senin, 5/10/2020 kemarin. Pengesahan itupun menimbulkan gejolak di masyarakat terutama para buruh yang tidak terima dengan pengesahan Omnibus Law tersebut. Buruh menilai UU Cipta Kerja atau Omnibus Law menghapus ketentuan upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan upah minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK).

Buruh juga menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan.Terkait perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dinilai jadi kontrak seumur hidup dan tidak ada batas waktu kontrak. Para buruh menolak rancangan aturan mengenai outsourcing pekerja seumur hidup tanpa jenis pekerjaan dan lain sebagainya.

Baca juga  Kesehatan Fisik Vs Kesehatan Mental

Atas ketidaksepakatan dengan beberapa pasal di dalam UU Cipta Kerja atau Omnibus Law itu, maka timbullah demonstrasi besar-besaran hampir di setiap daerah oleh para buruh menuntut UU Cipta Kerja dibatalkan ataupun dicabut oleh DPR. Perlawanan oleh para buruh tersebut dianggap sebagai tuntutan bahwa buruh merasa dibohongi penguasa dan wakil rakyat.

Dengan kondisi itu dampak buruk dari demonstrasi tidak hanya bagi masyarakat sekitar yang resah dengan aksi demonstrasi tetapi bagi kesehatan para buruh yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan jaga jarak aman. Yang rugi adalah diri sendiri dan keluarga.

Baca juga  Iri Hati dan Jiwa yang Rapuh

Pengesahan Omnibus Law di tengah pandemi Covid-19 sangat tidak kita inginkan karena dampak buruknya adalah aksi demonstrasi sampai berlarut-larut di berbagai daerah di Indonesia.

Kalau suara para buruh tidak didengarkan maka alhasil demonstrasi akan semakin sering terjadi dan akan memperburuk suasana kita yang sedang berhadapan dengan Covid-19. Para keluarga-keluarga di Indonesia pun akan semakin merasakan krisis ekonomi dan kesehatan sehingga kehidupan semakin sulit.

Baca juga  Jika Begini Terus, Bagaimana Nasib Gajah Kedepannya?

Dengan disahkannya UU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini maka diharapkan diterbitkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja tersebut oleh pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi. Cara lain yang dapat ditempuh adalah dengan menggugat UU Cipta Kerja tersebut ke Mahkamah Konstitusi atau sering disebut judicial review. Cara itu lebih konstitusional dibandingkan kita berdemonstrasi karena belum tentu pemerintah akan menjawab aksi demonstrasi tersebut. Yang ada para buruh rugi karena mogok kerja tidak menghasilkan uang buat keluarga dan kesehatan pun terancam.

Pengesahan Omnibus Law Menciptakan Perlawanan Buruh 3


Suka POST ini ? Bagikan ke temanmu !

Juandi M