Sosial    , Sejarah   

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham RI)


kementerian hukum dan hak asasi manusia

Berdasarkan peraturan Presiden yang telah ditetapkan pada nomor 24 tahun 2010 tentang Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau disingkat Kemenkumham RI tentunya memiliki tugas dalam menyelenggarakan berbagai urusan terutama dibidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan guna membantu Presiden dalam menyelenggarakan semua pemerintahan negara. 

Informasi Tentang Kemenkumham RI

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) merupakan kementerian yang ada dalam pemerintah Indonesia yang mana membidangi berbagai urusan hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia). Jadi, Kemenkumham ini berada di bawah dan juga nantinya akan bertanggung jawab kepada Presiden. Kemenkumham juga akan dipimpin langsung oleh seorang menteri. Selain itu, Kemenkumham juga beberapa kali mengalami pergantian nama yaitu mulai dari :

  • Departemen Kehakiman (1945 – 1999)
  • Departemen Hukum dan Perundang-undangan (1999-2002)
  • Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) – (2001-2004)
  • Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) – (2004 – 2009)
  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2009 hingga sekarang)

 

Baca juga  Mbah Par & Jaga Jarak

Sejarah Singkat Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham RI) 1

Kementrian hukum dan Hak Asasi Manusia dibentuk pertama kali yakni pada tanggal 19 Agustus 1945 dan saat ini menggunakan nama Departemen Kehakiman (1945 – 1999) dan menteri kehakiman yang pertama kali menjabat adalah Soepomo. Selain itu, Kemenkumham pada zaman pemerintahan Belanda pada saat itu disebut dengan Departemen Van Justitie yakni berdasarkan langsung pada peraturan Herdeland Yudie Staatsblad No. 576. 

Kemudian di dalam sidang PPKI pada tahun 1945 ditetapkan pula mengenai Departemen Kehakiman di dalam struktur negara dan itu dibuat menurut Undang-Undang Dasar (UUD). Mengapa demikian? karena didalam Undang-Undang Dasar (UUD) disebutkan pula departemen termasuk juga Departemen Kehakiman yang nantinya mengurus semua hal tentang pengadilan, kejaksaan, penjara dan lainnya. tak hanya itu saja, di dalam sidang PPKI dibuat juga penetapan mengenai tugas-tugas pokok dalam masalah ruang lingkup dari tugas Departemen Kehakiman meskipun dibuat secara singkat tentu masih mengacu langsung pada peraturan Herdeland Yudie Staatsblad No. 576. 

 

Baca juga  10 Fakta Serangan Pearl Harbor, Salah Satu Pemicu Perang Dunia II

Tugas dan Fungsi Kemenkumham

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham RI) 2

Perlu Anda ketahui bahwa berdasarkan peraturan Presiden yang dibuat atau dirancang dalam nomor 44 tahun 2015, Kemenkumham memiliki tugasnya tersendiri dalam menyelenggarakan berbagai urusannya dalam pemerintahan di bidang hukum dan HAM sehingga dapat membantu presiden dengan baik dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Jadi, dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut Kemenkumham menyelenggarakan beberapa fungsinya, yakni seperti :

  • Perumusan, penetapan dan juga pelaksanaan kebijakan terutama di dalam bidang peraturan perundang-undangan, pemasyarakatan, administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian dan HAM (Hak Asasi Manusia).
  • Koordinasi Pelaksanaan tugas, pembinaan dan juga pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur-unsur organisasi terutama di lingkungan Kemenkumham.
  • Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemenkumham.
  • Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang mana menjadi tanggung jawab Kemenkumham.
  • Pelaksanaan pembinaan hukum nasional.
  • Pengawasan atas pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Kemenkumham.
  • Pelaksanaan bimbingan teknis dan juga supervisi atas pelaksanaan berbagai urusan Kemenkumham dan HAM di daerah.
  • Pelaksanaan kegiatan teknis dengan skala nasional.
  • Pelaksanaan penelitian dan juga pengembangan SDM (sumber daya manusia) terutama di bidang hukum dan HAM.
  • Pelaksanaan pengembangan SDM di bidang hukum dan HAM.
  • Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat hingga sampai ke daerah.
  • Pelaksanaan dukungan yang nantinya bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenkumham.

 

Baca juga  Ini Peciku, Mana Pecimu?

Struktur Organisasi Dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham RI) 3

Selain melihat fungsi dan tugasnya Kemenkumham maka Anda hal yang wajib Anda ketahui pula mengenai struktur organisasi Kemenkumham yang berdasarkan peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010. Apa saja berikut dapat Anda lihat :

  • Sekretariat Jenderal
  • Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
  • Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
  • Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
  • Direktorat Jenderal HAM (Hak Asasi Manusia)
  • Direktorat Jenderal Imigrasi
  • Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
  • Badan Pembinaan Hukum Nasional
  • Badan Pengembangan SDM dan HAM
  • Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
  • Inspektorat Jenderal
  • Staf Ahli Bidang Ekonomi
  • Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan
  • Staf Ahli Bidang Sosial
  • Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi
  • Staf Ahli Bidang hubungan Antar Lembaga

Jadi, itulah ada beberapa informasi yang bisa Anda lihat seperti diatas mengenai Kementrian hukum dan Hak Asasi Manusia. Semoga bermanfaat!

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham RI) 4

Suka POST ini ? Bagikan ke temanmu !

Andra Hermawan