Aturan Sertifikat Keahlian Dalam P3K 2021 Semakin Memberatkan Posisi HK2 Teknis Administrasi

Aturan Sertifikat Keahlian Dalam P3K 2021 Semakin Memberatkan Posisi HK2 Teknis Administrasi 1

Aturan adanya persyaratan memiliki sertifikai keahlian bagi calon P3K HK2 Tenaga teknis Administrasi menjadi bumerang bagi calon pelamar yang sudah merasa senang dengan adanya pebukaan P3K bagi HK2 tenaga teknis Administrasi. Para honorer K2 Tenaga Teknis merasa diperlakukan kurang adil dianding dengan tenaga guru maupun nakes yang tidak dibebani dengan persyaratan sertifikasi keahlian. 

Meskipun dalam undang-undang ditetapkan bagi guru memiliki sertifikat pendidikan, namun disana juga tertulis bagi yang memiliki, dan bagi yang tidak masih tetap melanjutkan pendaftaran hingga pada cetak akun pendaftaran.

Dipersulit lagi dengan adanya satu kebijakan bahwa untuk mendapatkan sertifikasi keahlian harus menebus dengan biaya yang tidak sedikit, yakni Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah). “honorer mana yang sanggup” itu tanggapan para honorer K2 tenaga teknis administrasi yang memiliki gaji jauh di bawah UMR.

Selain itu juga terdapat adanya  aturan jika sertifikat keahlian harus dikeluarkan oleh LKPP. Hal ini semakin memberatkan posisi HK2 Tenaga Teknis Administrasi.

Disisi lain mereka mengetahui bahwa persyaratan tersebut tidak dibebankan bagi tenaga guru maupun tenaga kesehatan (nakes).

Sejumlah permohoan disampaikan khususnya di tujukan kepada  KemenPAN-RB berharap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bisa memberikan solusi yang bijak dan dan tidak memberatkan. 

Selain itu juga meminta Ombudsman RI untuk turun tangan dalam menangani masalah rekrutmen P3K 2021.  Pasalnya, ada banyak honorer K2 tenaga teknis administrasi menjadi korban kebijakan pemerintah terkait seleksi PPPK 2021.

Sebagian HK2 tenaga administrasi memang memiliki Sertifikat keahlian, namun itupun tidak dikelauarkan oleh LKPP. 

Penyelesaian honorer seharusnya justru jangan menambah permasalahan baru yang dapat mengakibatkan permasalahan honorer tidak segera tertuntaskan.

Kalangan tenaga administrasi dan tenaga teknis lain sangat berharap bisa bersama guru dan honorer lain dalam seleksi P3K tanpa terbebani oleh berbagai persyaratan yang tidak mereka miliki. 

Persoalan lulus atau tidaknya, itu adalah masalah nanti, yang terpenting adalah bisa ikut dalam test PPPK dan ikut serta dalam perubahan nasib honorer.

Namun ika semangatnya dipatahkan sebelum bertanding, bagaimana mungkin perubahan nasib honorer akan dapat tercapai.

Saat ini waktu terus berjjalan dan semakin dekat dengan pelaksanaan test P3K, tapi jika dalam proses pendaftaran saja belum selesai, bukan tidak mungkin HK2 tenaga administrasi tidak bisa ikut dalam seleksi tersebut. Sementara formasi untuk HK2 tenaga teknis dan administrasi pun tersedia. 

Guru dan tenaga administrasi adalah berjalan beriringan, dimana mereka saling menunjang dan saling melengkapi dalam roda organisasi. Segala administrasi guru akan terselesaikan dengan adanya tenaga administrasi, bahkan tenaga administrasi memiliki beban kerja yang jauh lebih berat dari jabatan manapun dalam sebuah organisasi.

Tidak adanya sertifikat keahliah yang dikeluarkan LKPP lantaran memang untuk meraih ke arah itu memang jauh panggang dari pada api, jika dihitung dengan berapa gaji seorag honorer.

Sertifikat keahlian yang mereka miliki rata-rata dari lembaga-lembaga kursus biasa yang berada pada level bawah dan didirikan secara swadaya.

Sementara  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dibentuk berdasarkan Perpres No 106 tahun 2007 yang tingkatan jauh di atas kepemilikan sertifikat keahlian para tenaga teknis yang ada disekolah.

Itulah sebabnya harapannya semoga pemerintah senantiasa memberi pertimbangan dalam membbuat sebuah keputusan sehingga akan memberikan keadilan yang hakiki.

Digstraksi adalah Media User-Generated, Semua karya tulis sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis. Kamu juga bisa mempublikasikan karya tulis & mendapatkan kompensasi berupa uang tunai, pelajari Di sini.

Hendri Sumarno