Bagaimana Mekanisme Pengajuan Bantuan Hukum ke Pos Bantuan Hukum di Pengadilan

Bagaimana Mekanisme Pengajuan Bantuan Hukum ke Pos Bantuan Hukum di Pengadilan

Posbakum – Bagi masyarakat yang terkena perkara hukum semestinya memperoleh perlindungan hukum dan memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum melalui lembaga bantuan hukum melalui pos bantuan hukum.

Dewasa ini Pengadilan menggagas sebuah pos guna memberikan bantuan hukum, untuk orang yang terlibat atau terdapak perkara berkaitan dengan hukum, namun secara ekonomi mereka dikategorikan masyarakat tak mampu, maka secara langsung mereka akan memperoleh keringanan atau pembebasan biaya terhadap jasa pos bantuan hukum dan akan ditanggung oleh Negara.

Bagaimana Mekanisme Pengajuan Bantuan Hukum ke Pos Bantuan Hukum di Pengadilan

Syarat utama untuk memperoleh perlindungan dan jaminan serta bantuan hukum secara cuma-cuma atau bebas biaya adalah dengan memberikan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan dimana ia tinggal, sebagai syarat memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis.

Bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum dapat berupa pelayanan informasi, konsultasi perkara hukum, advise hukum, pembuatan surat-surat atau dokumen-dokumen kaitan dengan perkara hukum yang ia alami, maupun pendampingan hukum baik di luar pengadilan maupun di luar Pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga  Syarat Seseorang Menjadi Advokat

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu diatur secara kongkrit salah satunya di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang mengatur organisasi lembaga bantuan hukum maupun advokat yang melayani bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma.

Pelayanan hukum, melalui pendampingan perkara yang diperbolehkan oleh Undang-Undang untuk dilakukan pendampingan secara cuma-cuma disemua tingkat peradilan dilakukan dalam mekanisme hukum acara peradilan masing-masing sampai perkara benar-benar selesao, atau telah mendapat keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

Cara pertama mengajukan permohonan bantuan hukum ke Posbakum adalah dengan mengajukan permohonan secara langsung dengan mengisi formulir yang disediakan oleh petugas, dengan dilengkapi :

Baca juga  Bantuan Hukum, Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), yang dikeluarkan dari Kelurahan setempat, yang menerangkan bahwa memang benar-benar tidak mampu, membayar biaya perkara hukum;

2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu; atau

3. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yangdiajaukan sendiri serta dibuat oleh pemohon dan diterima oleh petugas Posbakum Pengadilan.

Jika semua syarat tadi sudah dilengkapi, maka bisa langsung menerima bantuan hukum secara cuma-cuma;

Kemudian ditambah dengan mekanisme berikutnya dengan melengkapi prosedur tambahan seperti Formulir permohonan kemudian:

  1. Dokumen persyaratan yang membuktikan pemohon tidak mampu;
  2. Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan;
  3. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan;
  4. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh petugas Posbakum Pengadilan dan penerima layanan Posbakum Pengadilan.
  5. Jika penerima layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan ke Ketua Pengadilan. 
  6. Jika penerima layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka petugas akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di pengadilan dan daftar organisasi bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma.
  7. Nah itu mekanisme untuk mengajukan bantuan hukum ke Pos Bantuan Hukum di Pengadilan bagi masyarakat yang tidak mam[u membayar biaya perkara hukum, semoga bermanfaat!

Digstraksi adalah Media User-Generated, Semua karya tulis sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis. Kamu juga bisa mempublikasikan karya tulis & mendapatkan kompensasi berupa uang tunai, pelajari Di sini.

Faizal Chandra