Beberapa hari yang lalu Tri Rismaharini selaku Menteri Sosial melakukan blusukan ke wilayah Sudirman-Thamrin DKI Jakarta mendapat sorotan publik. Terutama para politisi dan pengamat politik yang banyak mengatakan tidak perlu Risma blusukan, lebih baik membenahi data penerima bantuan sosial.
Selain itu, ada yang berpendapat Risma hanya sekedar pencitraan saja. Dari pernyataan yang beredar tersebut menjadi pertanyaaan buat kita, apakah seorang Risma salah dalam melakukan blusukan?. Tentu tidak.
Tak berdasar sebenarnya ketika ada yang mempermasalahkan blusukan Risma karena sebagai Menteri Sosial seorang Risma sangat berhak melakukan blusukan kemanapun asal masih di wilayah NKRI.
Siapapun tidak ada yang boleh mempermasalahkan hal tersebut karena itu adalah hak dari beliau yang harus kita hormati. Lagipula, blusukan adalah sesuatu yang baik dan bagus diterapkan di Indonesia. Blusukan itu berbaur dengan masyarakat dan mendapat masukan serta keluhan dari masyarakat itu sendiri.
Seorang Risma sudah sangat tepat melakukan blusukan itu agar masyarakat bisa merasakan peran serta pemerintah selama ini kepada rakyatnya. Kita harusnya mendukung segala daya upaya seorang Risma asal itu baik untuk kita.
Alangkah baiknya, publik tidak mempermasalahkan hal tersebut malah, sebaiknya ikut dalam membantu seorang Risma dalam proses mensejahterakan rakyat. Tidak ada ruginya bila kita membantu dan mendukung seorang Risma dalam bekerja.
Jangan terlalu suuzon dengan menganggap beliau terlalu pencitraan dengan blusukan tersebut. Sebagai warganegara yang baik, maka kita harus mendukung pemimpin kita dalam bekerja sesuai dengan tugas dan jabatannya.
Bagi oknum-oknum yang menilai jelek seorang Risma perlu menyadari bahwa Risma bukanlah sosok tokoh yang haus dengan pencitraan. Risma adalah sosok pemimpin yang peduli dan sangat paham apa yang diinginkan oleh rakyatnya terhadap dirinya.
Setiap pemimpin yang ada pun harus bisa seperti itu agar secara langsung mendengar keluhan rakyat selama ini yang sulit kita dengar. Selama ini, pemerintah sangat sulit mengetahui dan mendengar apa sebenarnya kemauan dan keinginan rakyat di bawah.
Masyarakat pun tidak bisa secara langsung dan sesering mungkin datang mengunjungi Presiden ke istana negara maupun Menteri lainnya serta pejabat pemerintahan lainnya. Sebab itu, pemerintah harusnya turun ke lapangan untuk mendengarkan aspirasi rakyat kecil.
