Cara Meningkatkan Literasi Digital Perpajakan UMKM


Cara Meningkatkan Literasi Digital Perpajakan UMKM

Sejak duduk di bangku sekolah, istilah tentu bukan hal asing lagi ditelinga kita. menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 terdefinisi sebagai kontribusi  wajib   kepada   negara   oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan    undang-undang, dengan tidak mendapatkan   imbalan   secara   langsung   dan digunakan untuk keperluan  negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di Indonesia terdapat beberapa sektor sebagai penyumbang terbesar salah satunya sektor perdagangan. Pada kuartal I 2020 menurut data Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan sektor perdagangan mengalami pertumbuhan 1,6 persen dan berkontribusi sebesar 13,20 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

(Usaha Mikro Kecil Menengah) menjadi bagian sektor perdagangan yang sedang mengalami perkembangan pesat. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan hingga akhir tahun 2020 penyaluran kredit usaha mikro terus meningkat dan tercatat ada 65 juta yang tersebar di Indonesia. Angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan sumber daya manusia.

Jika dilihat dari data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2017 rata-rata pendapatan usaha dengan golongan mikro, kecil, menengah dapat menyentuh angka lebih dari Rp76 juta per tahun. Selain itu, walau terkena dampak dari pandemic Covid-19 tetap mampu menyumbang 61,1% terhadap PDB dan 97% terdapat penyerapan tenaga kerja.

Meskipun perkembangan di prediksi akan terus meningkat, sektor ini memiliki masalah yang cukup serius yakni banyak pelaku (Usaha Mikro Kecil Menengah) mengabaikan kegiatan membayar . Dari sekitar 65 juta pelaku di Indonesia, hanya 2,5% saja atau sekitar 1,5 juta pelaku yang melaporkan pajaknya.

Kurangnya literasi mengenai perpajakan menjadi penyebab efektivitas kegiatan membayar masih menjadi regulasi yang sering diabaikan. Banyak dampak negatif akan diterima wajib yang tidak memahami sistematis perpajakan seperti menjadi korban Pungli (Pungutan liar) hingga membayar denda .

Memasuki Era Revolusi Industri 4. 0 (Transformasi Digital) informasi mengenai perpajakan sangat mudah ditemukan, mulai dari informasi terlama hingga terbaru. Rata-rata lembaga perpajakan di Indonesia pun turut memberikan informasi-informasi seperti tahapan membayar , berita perubahan pada aturan perpajakan dan lainnya melalui media online seperti Instagram, Facebook, serta website resmi Direktorat Jenderal (DJP).

Namun, menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki hanya terdapat tiga belas persen di Indonesia melek digital. Artinya informasi yang disebarkan melalui media online belum sepenuhnya mencakup para pelaku di Indonesia. Arti sendiri adalah kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi.

Upaya untuk mengatasi permasalah tersebut pemerintah harus melakukan pembinaan dan pelatihan untuk mendorong penguatan kemampuan bagi UMKM. Pelatihan harus disesuaikan dengan kelompok usia para pelaku UMKM, untuk kelompok usia antara 16 hingga 30 tahun lembaga Direktorat Jenderal (DJP) bisa melakukan kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau sekolah untuk mengadakan webinar atau kelas tatap muka mengenai informasi-informasi terbaru perpajakan tentang UMKM dan tahapan serta cara menghitung besar bagi pengusaha di sektor UMKM.

Pada golongan pelaku usaha yang sudah memasuki usia antara 40 tahun ke atas informasi mengenai perpajakan harus disebarkan dengan cara yang berbeda. Penyaluran informasi dapat dimulai menggunakan cara-cara lama seperti iklan di televisi atau media cetak. Iklan yang disiarkan berupa informasi dan cara membayar pajak serta hal-hal yang harus dihindari ketika membayar pajak seperti, tidak memberikan uang kepada petugas pajak karena pelayanan tidak dipungut biaya apapun. Selain itu pemerintah juga dapat berkolaborasi dengan kelompok koperasi di suatu daerah terkhususnya daerah-daerah 3T (Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Pada saat kunjugan seperti inilah baru di lakukan pendampingan dan pengajaran digitalisasi.

Sehingga, dengan adanya program pembinaan secara langsung dapat memajukan daya bagi para pelaku usaha UMKM untuk dapat memanfaatkan teknologi dalam mengakses informasi perpajakan untuk terhindar dari aksi penipuan, pungli, hingga denda karena tidak membayar pajak tepat waktu.

Baca Juga

Exit mobile version