Desa wisata KKP merupakan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Strategi ini menjadi salah satu prioritas pemerintahan era Presiden Prabowo yang didukung lewat pengembangan desa wisata bahari atau dewi bahari. Berdasarkan hal tersebut, berbagai upaya dilakukan untuk terus mempercepat pertumbuhan ekonomi biru dengan pengelolaan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan.
Peran Serta Desa Wisata KKP sebagai Penggerak Ekonomi Biru
Sejak tahun 2016, Direktorat Jasa Kelautan dan Ruang Laut telah melangsungkan berbagai program untuk mengoptimalkan wisata bahari di seluruh Indonesia. Hasilnya, sebanyak 108 desa pesisir hingga akhir tahun 2024 sudah menerima bantuan terkait sarana wisata bahari.
Victor Gustaaf Manoppo, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut menyebutkan bahwa pengelolaan program wisata bahari semakin terstruktur. Terlebih setelah terbit peraturan tentang Desa Wisata Bahari.
Perubahan Kawasan Bagek Kembar
Sebelumnya, kawasan Bagek Kemba di Lombok Barat terkenal sebagai wilayah pesisir yang mengalami risiko abrasi sangat parah. Setelah melalui pengelolaan berbasis desa wisata bahari, kawasan ini berhasil bangkit kembali.
Strategi yang diterapkan pemerintah untuk memperbaiki kawasan tersebut adalah rehabilitasi ekosistem mangrove. Hasilnya, strategi ini berhasil membawa perubahan yang cukup signifikan. Bukan hanya dari sisi lingkungan, tapi juga soal aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.
Rehabilitasi ekosistem mangrove di kawasan ini bisa tumbuh subur dan tertata rapi. Hal tersebut dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mendukung ekonomi biru.
Dimana, mangrove yang tumbuh subur bisa berfungsi sebagai pelindung pantai sekaligus menjadi daya tarik wisata edukatif bagi wisatawan. Hal inilah yang membuka sumber ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.
Pengembangan Silvofisheries dan Sekolah Alam
Strategi penanaman mangrove yang tumbuh subur dimanfaatkan desa wisata KKP untuk budidaya silvofisheries. Sistem ini merupakan pertambakan tradisional dengan menggabungkan antara usaha perikanan dengan penanaman mangrove. Konsep tersebut diikuti dengan pengenalan sistem pengelolaan yang meminimalkan input dan mengurangi dampak terhadap lingkungan.
Dengan demikian, konsep silvofisheries menjadi upaya untuk melakukan budidaya tambak, tanpa merusak ekosistem mangrove. Budidaya ikan berkelanjutan ini terbilang lebih ramah ketimbang harus melakukan alih guna lahan.
Disamping itu, kawasan mangrove yang tumbuh subur juga menjadi sekolah alam untuk wisata sambil belajar. Wisatawan bisa mengenal mangrove, fungsi ekologis hingga peran pentingnya untuk menjaga keseimbangan ekosistem pesisir.
Pemberian Fasilitas Fisik
Sejatinya, dukungan KKP untuk desa wisata tidak hanya sebatas regulasi saja. Tapi juga memberikan berbagai macam fasilitas fisik.
Sebagai contoh, KKP telah menyalurkan bantuan penunjang seperti perahu, alat snorkeling, kios kuliner dan berbagai peralatan selam. Bahkan, KKP juga memberikan pelatihan pengelolaan usaha untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam praktik mengelola destinasi secara profesional.
Mengadakan Pelatihan Pengelolaan Wisata Bahari
Dalam rangka mendukung pengelolaan berkelanjutan, KKP rutin mengadakan pelatihan pengelolaan wisata bahari. Pelatihan ini berlangsung baik secara daring maupun luring.
Materi pelatihan yang diberikan cukup kompleks. Mulai dari pelayanan prima, pemasaran digital, diversifikasi produk wisata hingga sertifikasi pemandu wisata. Hal ini berguna untuk memastikan layanan yang diberikan berlangsung kompetitif, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Sebagai informasi, pengembangan desa wisata KKP berlangsung untuk mendukung program ekonomi biru. Program ini merupakan inisiasi Menteri Kelautan dan Perikanan dengan fokus pada pemanfaatkan sumber laut secara berkelanjutan.
Program KKP yang ada juga ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Selain itu juga mendukung kebutuhan konservasi ekosistem laut yang penting untuk generasi mendatang.
Potensi Desa Wisata Bahari di Bawah Program KKP
Sejak peluncuran program dewi bahari pada tahun 2020 lalu, potensi destinasi wisata di daerah memperoleh capaian yang cukup signifikan. Terhitung sejak 2024, ada 23 desa wisata bahari yang telah ditetapkan secara resmi. Penetapan ini berlangsung lewat Keputusan Dirjen PKRL Nomor 53 Tahun 2023.
Beberapa desa bahkan berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan dan menciptakan lapangan kerja baru. Upaya KKP ini juga mengintegrasikan usaha lokal seperti bisnis kerajinan tangan, homestay hingga berbagai bidang kuliner.
Desa wisata KKP berhasil maju dan berkembang dengan ragam strategi dan perencanaan yang matang. Pengelolaan ini menjadikan desa wisata bahari sebagai incaran para wisatawan dengan daya tarik keindahan hingga keaslian ekosistem yang eksotik. Informasi lebih lanjut terkait desa wisata bahari KKP, kunjungi laman desawisatakkp.com
