Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak

Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak 1

Secara  umum menurut para ahli, dikatakan bahwa anak adalah anugerah dari tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa didunia.

Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara (D.Y Witanto), pada kesempatan kali ini penulis akan membahas sesuatu yang mungkin jarang didengar oleh masyarakat luas yaitu Diversi.

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor  4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Sebelum masuk ke topik utama, penulis akan sedikit menjelaskan kenapa bisa ada istilah Diversi, menurut istilah Diversi diambil dari kosa kata yaitu Diversion yang artinya pengalihan, selanjutnya merujuk ke Undang-Undang RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang sekarang ada perubahan yaitu Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, didalamnya disebutkan bahwa memiliki hak untuk dilindungi, diberi kesempatan untuk belajar dan memiliki hak untuk diasuh oleh orang tua dan dilindungi negara. Selain itu anak pun juga memiliki Hak-hak yaitu hak untuk hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi. Itulah salah satu dasar munculnya Diversi dalam sistem peradilan anak yang ada di Indonesia

B. Apa itu Diversi?

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Anak merupakan pewaris bangsa dan pengurus di masa yang akan datang dan memiliki harapan hidup yang masih panjang, serta cita-cita yang tinggi. Anak pun berbeda dengan orang dewasa dalam lingkup kematangannya secara berpikir. Sehingga, apabila terjadinya sebuah tindak kriminal maka diharapkan anak-anak mendapatkan perlakuan khusus ketika berhadapan dengan hukum.

Bila berkaca ke perspektif Psikologi (John Locke), Anak adalah bayi yang baru lahir (usia 0 tahun) sampai dengan 14 tahun. Seorang individu yang sudah berusia di atas 14 tahun bukan termasuk kategori anak. Begitu juga yang berusia di bawah 0 tahun. Anak adalah orang yang lahir dari rahim seorang ibu, baik laki-laki, perempuan maupun, sebagai hasil dari persetubuhan antara dua lawan jenis.

Menurut Augustinus, dikatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.

Maka tidak heran ada beberapa kasus pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh kalangan anak-anak, sehingga perlu adanya aturan khusus agar anak mendapat efek jera namun tidak menghilangkan kemerdekaannya dan masa depannya.

C. Sistem Peradilan Anak

 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 sangat menjelaskan bahwa  anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, selanjutnya disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Kutipan tersebut berada di Pasal 1. Sedikit menjelaskan didalam undang-undang tersebut Diversi memiliki tahapan, yaitu tahapan ditingkat Penyidik, tahapan ditingkat kejaksaan Dan tahapan ditingkat Pengadilan Negeri. Namun pada akhirnya aparat penegak hukum akan memberikan yang terbaik bagi keberlangsungan hidup anak dan keadilan bagi korban.

Ini bukti bahwa negara sudah sangat serius dalam hal permasalahan kenakalan anak agar mereka bisa dilindungi dari permasalahan-permasalahan yang serius terutama masalah hukum.

Bila dilihat dari paradigma umum, undang-undang tersebut Nampak seolah-olah anak yang bermasalah sangat dibela, namun kenyataan nya tidak seperti itu, bahwa meski anak bermasalah dengan hukum anak masih dilakukan penyidikan oleh aparat penegak hukum namun dengan cara yang khusus.

Selanjutnya dalam undang-undang peradilan anak usia disebutkan  yang belum berumur 18 tahun, namun bukan berarti anak kebal dari hukum melainkan akan diproses secara hukum dengan ketentuan yang berlaku namun dengan perlakuan dan fasilitas yang khusus untuk anak.

D. Tujuan adanya Diversi dalam sistem peradilan pidana

Adanya Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Hal itu tercantum dalam Pasal 6 BAB II yaitu Diversi. Yang diutamakan adalah menuju Restorative justice yaitu pemulihan terhadap anak yang nakal dan keadilan bagi korban agar tidak ada yang saling dirugikan

Oleh karena itu intisari dalam tulisan ini mengacu kepada apa   itu Diversi?

Agar masyarakat mengetahui arti atau definisi Diversi dalam peradilan anak sehingga mampu diterima dan diserap oleh masyarakat. Agar anak bisa berkembang dan dijadikan Pelajaran dan menjadi bibit unggul negara. Karena hakikatnya anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan upaya Diversi adalah salah satu cara yang bisa digunakan sehingga tidak merampas kebebasan anak

Digstraksi adalah Media User-Generated, Semua karya tulis sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis. Kamu juga bisa mempublikasikan karya tulis & mendapatkan kompensasi berupa uang tunai, pelajari Di sini.