Harga Minyak Masih Selangit Pasca Larangan Ekspor CPO

Harga Minyak Masih Selangit Pasca Larangan Ekspor CPO

Sejak akhir tahun lalu, masalah kelangkaan dan harga minyak goreng yang mahal terus berlanjut hingga saat ini.

Kenaikan harga minyak goreng di sejumlah minimarket mengalami kenaikan hingga dua kali lipat dari harga sebelumnya.

Tidak hanya itu, bahkan untuk minyak goreng curah di beberapa toko kelontong juga mengalami kehabisan stok.

Hal tersebut membuat banyak masyarakat mengeluh dan berharap untuk pemerintah melakukan tindakan lebih lanjut dari adanya kelangkaan minyak goreng.

Melihat situasi seperti ini, akhirnya Pemerintah resmi membuat kebijakan mengenai larangan ekspor CPO pada tanggal 28 April untuk menekan terjadinya kelangkaan serta mahalnya harga minyak goreng yang sedang terjadi di Indonesia.

Sepekan pasca larangan tersebut, ternyata masih belum bisa menanggulangi mahalnya harga minyak goreng.

Terbukti dari sejumlah minimarket yang menjual minyak goreng dengan harga yang masih terbilang sangat mahal dan tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Baca juga  Masyarakat Menyayangkan Kebijakan Pemerintah Terkait Larangan Ekspor CPO dan Minyak Goreng

Selain itu, untuk minyak goreng curah yang biasanya dijual di toko kelontong juga belum kembali ke harga normal seperti sebelumnya.

Tidak hanya masyarakat yang terkena imbasnya, tetapi para buruh petani kelapa sawit juga ikut terimbas.

Oleh karena itu, masyarakat banyak yang mengeluh mengenai situasi saat ini dan merasa bingung karena minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan sehari-hari yang wajib dimiliki untuk keperluan memasak.

Berbagai lapisan masyarakat, salah satunya Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspekpir) mengeluh karena adanya kebijakan larangan ekspor CPO yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Larangan ekspor tersebut membuat pasokan kelapa sawit mebeludak.

Hasil ini tidak bisa dijual karena biasanya hanya mengandalkan pasar luar negeri yang sekarang telah dilarang penjualannya akibat kebijakan larangan ekspor CPO dari pemerintah guna mengatasi kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng.

Baca juga  Perang Rusia-Ukraina, Kenaikan Harga Minyak Masih Berlanjut

Selain itu, kondisi tangki penampungan saat ini  yang tidak mampu bertahan lebih dari dua pekan.

Dua hal tersebut membuat banyaknya pasokan minyak yang terbuang dan mengakibatkan kerugian yang cukup besar.

Jika terjadi secara terus menerus, maka banyak perusahaan akan menghentikan kegiatan operasionalnya karena terus mengalami kerugian.

Pemberhentian operasional perusahaan tentu akan berimbas kepada para buruh dari perusahaan yang bersangkutan, yang mana mereka akan kehilangan pekerjaan dan juga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Sehingga, para buruh petani dan seluruh anggota dari perkumpulan petani kelapa sawit melakukan demo untuk meminta diberhentikannya kebijakan larangan ekspor CPO.

Baca juga  Imbas Minyak Goreng Mahal, Pemerintah Meluncurkan Program Minyak Goreng Rakyat

Kementerian Perdagangan Indonesia, Bapak Oke Nurwan juga ikut berpendapat mengenai kebijakan larangan ekspor CPO yang sedang marak saat ini.

Beliau mengungkapkan bahwa larangan ekspor CPO tidak cukup efektif untuk menurunkan harga minyak goreng.

Hal tersebut dikarenakan banyaknya pihak yang memanfaatkan kondisi saat ini untuk kepentingan individu.

Terbukti dari adanya beberapa oknum yang menyembunyikan pasokan minyak, lalu menaikkan harga dari minyak itu sendiri yang pada akhirnya mereka akan meraup keuntungan yang cukup besar.

Dengan kata lain, oknum-oknum ini hanya memikirkan keuntungannya sendiri dan tidak memikirkan kepentingan orang banyak.

Tidak heran apabila sampai saat ini harga minyak goreng masih melambung tinggi.

Kebijakan yang semula dibuat untuk kepentingan bersama, justru disalahgunakan oleh beberapa oknum demi menguntungkan dirinya sendiri.

Kini, masyarakat sulit untuk mendapatkan minyak goreng dikarenakan harganya yang cukup mahal ditambah dengan kondisi perekonomian saat ini yang masih berada dalam transisi dari pandemi covid-19.

Pemerintah perlu memikirkan jalan alternatif lain untuk menghadapi kondisi ini dan juga melakukan evaluasi terhadap kebijakan larangan ekspor CPO untuk diperbaiki di kemudian hari.

Digstraksi adalah Media User-Generated, Semua karya tulis sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis. Kamu juga bisa mempublikasikan karya tulis & mendapatkan kompensasi berupa uang tunai, pelajari Di sini.

Amanda Antasya