Jenis Pajak yang Wajib Diketahui dan Dipahami oleh Para Pengusaha UMKM

Jenis Pajak yang Wajib Diketahui dan Dipahami oleh Para Pengusaha UMKM 1

UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu,rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil dengan jumlah dan kekayaan tertentu.

Usaha ekonomi produktif yang disebutkan menjelaskan tentang usaha yang mampu memanfaatkan sumber daya ekonomi produktif secara efektif dan efisien dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan bisnis. Dalam hal berbisnis, aktivitas yang produktif dan terarah dapat memaksimalkan laba usaha.

Pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 dijelaskan mengenai 3 jenis usaha yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Masing-masing memiliki kriteria tersendiri seperti jumlah aset, penjualan tahunan, dan luas aspek yang dijangkau.

Jenis Pajak yang Wajib Diketahui dan Dipahami oleh Para Pengusaha UMKM 3

Pajak sendiri merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terikat oleh undang-undang sehingga bersifat memaksa. Pajak dapat dikenakan pada orang pribadi maupun badan.

Oleh karena banyak masyarakat Indonesia yang menjadi pelaku UMKM, maka penting pula memperhatikan aspek perpajakan pada usaha yang dijalankan. Hal tersebut dinilai agar penyetoran pajak pada pelaku usaha dapat berjalan efektif dan membantu kelancaran usaha para pelaku UMKM.

Pada umumnya aktivitas perpajakan terdiri dari 3 kegiatan utama yaitu memungut, menyetor, dan melaporkan. Hal ini berlaku untuk setiap jenis pajak baik Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Status atau keadaan jenis usaha berbeda juga peraturan pajaknya, seperti pada tabel diatas yang terbagi menjadi 3 jenis usaha. Pada sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) berbeda pula pelaksanaan perpajakannya dengan badan (seperti perusahaan). Informasi terkait tarif pajak dan jenis surat pemberitahuannya (SPT) juga berbeda.

1. Pajak Penghasilan (PPh)

freevector.com/income-tax-vector-art-24863#
freevector.com/income-tax-vector-art-24863#

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang objeknya adalah penghasilan. PPh diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Pajak penghasilan memiliki banyak jenis juga seperti PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 1,2, dan 3.

Namun,untuk kegiatan usaha seperti UMKM terkadang tidak menggunakan semua jenis pajak tersebut. Mungkin saja hanya PPh pasal 21 untuk gaji karyawan yang dipekerjakan, PPh pasal 23 untuk pemberian royalti, hadiah, penghargaan dan bonus, PPh pasal 26 apabila melakukan kegiatan ekspor impor, PPh pasal 4 ayat 2 untuk pajak tempat usaha, apabila melakukan sewa atau membelinya.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

vecteezy.com
vecteezy.com

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang atau jasa oleh pengusaha kena pajak. Tarif umumnya untuk pajak pertambahan nilai yaitu sebesar 10%. Seringkali PPN ini mudah ditemukan saat melakukan pembelian atau penjualan barang berwujud.

Peraturan pada pajak ini sedikit berbeda ketika melakukan kegiatan ekspor impor. Saat melakukan kegiatan impor akan dikenakan tarif 10% terhadap barang atau jasa yang diberikan, sedangkan untuk kegiatan ekspor dikenakan tarif sebesar 0% atau bebas PPN.

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

unsplash.com/@bostonpubliclibrary
unsplash.com/@bostonpubliclibrary

PBB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan objek pajak berupa bumi dan bangunan. Pajak ini muncul karena adanya kepemilikan hak, penguasaan, atau perolehan manfaat atas suatu bumi dan bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan biasanya dikenakan pada tanah atau tempat yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha termasuk tempat yang disewakan.

Pada pembahasan diatas mungkin banyak istilah-istilah yang kurang familiar di telinga kita seperti NPWP, SPT, Pengusaha Kena Pajak, orang pribadi, Badan, dan barang berwujud. Kita akan coba bahas pengertiannya satu per satu.

  • NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban  perpajakannya dan digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.
  • SPT atau Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya, biasanya berisi tentang jumlah perhitungan pajaknya.
  • Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang dan Jasa yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
  • Orang pribadi adalah orang yang bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia dan termasuk subjek pajak.
  • Badan adalah sekumpulan orang atau kumpulan modal baik yang melakukan kegiatan usaha atau tidak melakukan usaha dan diwajibkan melaksanakan ketentuan perpajakan.
  • Barang berwujud adalah barang yang secara langsung dapat dilihat dan dapat dirasakan oleh indra peraba bentuk fisiknya.

Dalam melakukan kegiatan usaha penting sekali memerhatikan aspek perpajakan. Beberapa orang menyepelekan pajak dalam kegiatan usaha sehingga pada waktu tertentu tiba-tiba ditagih oleh petugas pajak karena berdasarkan data yang mereka kumpulkan seharusnya melakukan pembayaran pajak tetapi pada pelaksanaannya justru tidak melakukan pembayaran pajak.

Hal tersebut yang awalnya berniat mengabaikan justru menjadi beban tambahan bagi pengusaha karena harus membayar pajak yang kurang dibayar ditambah dengan dendanya. UMKM bisa saja menjadi target mudah bagi petugas pajak dalam menagih pajaknya, sehingga perlu dari kita yang seorang pengusaha memahami beberapa aturan perpajakan terkait bidang usaha.

Certainty? In this world nothing is certain but death and taxes.Benjamin Franklin

Digstraksi adalah Media User-Generated, Semua karya tulis sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis. Kamu juga bisa mempublikasikan karya tulis & mendapatkan kompensasi berupa uang tunai, pelajari Di sini.

Ivan Fadli