Kekerasan pada Anak-anak Semakin Meningkat, Apakah PKSAI UNICEF Inefektif?

Kekerasan pada Anak-anak Semakin Meningkat, Apakah PKSAI UNICEF Inefektif?

Rasa aman merupakan hak pantas dimiliki oleh semua orang di seluruh . Adanya rasa aman inilah yang menjadi dasar bagi manusia, terutama anak-anak, untuk tumbuh dengan baik di lingkungan yang mendukung.

Terlebih lagi di Indonesia, yang mayortitas pendudukanya merupakan anak-anak dan . Dominasi penduduk oleh kelompok ini juga seharusnya dapat menjadi keuntungan apabila dibina dengan baik.

Ilustrasi Kekerasan Terhadap Anak (ist)
Ilustrasi Kekerasan Terhadap Anak (ist)

Namun sayangnya, anak-anak di Indonesia belum mencapai tingkat kesejahteraan yang baik secara menyeluruh. Salah satu alasannya disebabkan oleh tingginya tingkat kasus kekerasan anak-anak di Indonesia .

Bahkan menurut dari Sistem Online Perlindungan dan Anak (Simponi PPA), tingkat pengaduan kekerasan terhadap anak-anak yang tercatat tahun ini meningkat dari tahun lalu (). tersebut kemudian menjadi dalam penyelenggaraan PKSAI di Indonesia.

Hal ini dikarenakan, PKSAI terbukti menjadi tidak dalam penanganan isu kekerasan anak-anak di Indonesia. Adapun dari PKSAI ini adalah untuk meningkatkan perlindungan dan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan, pelechan, dan juga eksploitasi di Indonesia.

Baca juga  BTS Merilis Video Bersama UNICEF Untuk Hari Persahabatan Dunia

Tetapi  menurut saya, masih ditemukan beberapa celah dalam program ini. Salah satunya adalah kurang meratanya pelaksanaan program ini. Sampai saat ini, replikasi PKSAI UNICEF hanya terdapat di beberapa provinsi Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Selatan. Hal ini lantas menjadi masalah karena Indonesia memiliki kondisi geografis yang sangat luas dari Sabang hingga .

Salah satu contoh konkret dari dampak kurang meratanya PKSAI ini adalah semakin meningkatnya tingkat kekerasan seksual di Papua dari tahun 2019 sampai 2021. Fenomena ini diakibatkan oleh tidak lain dari masih minimnya fasilitas penanganan kasus kekerasan pada anak-anak di Papua.

Berhubungan dengan kurang meratanya implementasi PKSAI di Indonesia, program ini juga memiliki masalah lain di bidang sumber daya manusianya. Kurangnya jumlah pengelola PKSAI juga menjadikan pemerataan program ini menjadi sulit. Hal ini dikarenakan yang dicari sebagai penegelola PKSAI juga perlu memenuhi kualifikasi yang tersedia.

Baca juga  BTS Merilis Video Bersama UNICEF Untuk Hari Persahabatan Dunia

Para pengelola PKSAI seharusnya perlu mengikuti beragam dan latihan sebelum secara resmi dapat mengelola cabang replikasi PKSAI yang ada di Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, pelatihan SDM juga menjadi sulit untuk di lakukan terutama di masa pandemi ini. Situasi inilah yang menyebabkan para pengelola PKSAI menjadi kurang tanggap dan kompeten dalam menangani kasus kekerasan anak-anak yang terjadi di Indonesia.

Masalah tersebut kemudian juga disertai dengan inkonsistensi penegakan regulasi PKSAI di Indonesia. Program rancangan UNICEF yang didukung oleh Keputusan Republik Indonesia (KEPMENSOS) 15A HUK 2010 ini hanya bersifat teoritis saja.

Artinya, dalam Keputusan Menteri Sosial hanya tertera tujuan dari program ini. Sedangkan sistematika dan regulasi tentang pelaksanaan PKSAI belum tersedia. Hal ini menjadi sangat disayangkan karena peraturan seolah-olah hanya dibuat tetapi karena dasar regulasinya tidak kokoh, dalam pelaksanaannya pun menjadi tidak konsisten.

Baca juga  BTS Merilis Video Bersama UNICEF Untuk Hari Persahabatan Dunia

Adapun tingkat kekerasan pada anak-anak yang semakin meningkat dapat menjadi bukti nyata dari inkonsistensi regulasi ini adalah dalam 10 tahun pelaksanaan PKSAI di Indonesia.

Melihat penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah-masalah seputar implementasi PKSAI di Indonesia adalah tingkat pemerataan dan SDM yang kurang, serta tidak tegasnya regulasi yang mengatur program ini. Ketiga masalah ini kemudian perlu mendapatkan penanganan yang segera dari pihak pemerintah.

Pemerintah sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan UNICEF, perlu merancang solusi komperhensif agar program dapat secepatnya terlaksana dengan baik kembali. Adapun usaha solutif ini dapat dimulai dari merevisi KEPMENSOS 15A HUK 2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak.

Sebaiknya dalam kebijakan tersebut dicantumkan pula mengenai penegasan implementasi yang mencakup pemerataan replikasi kantor cabang, dan juga pelaksanaan pelatihan bagi pengelola PKSAI. Direvisinya kebijakan ini kemudian diharapkan dapat membantu mempercapat usaha pemerintah dalam usahanya mencapai negara yang dapat memenuhi hak aman anak-anaknya. 

Baca Juga

Digstraksi adalah Media User-Generated, Semua karya tulis sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis. Kamu juga bisa mempublikasikan karya tulis & mendapatkan kompensasi berupa uang tunai, pelajari Di sini.

Pamela Felita