Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham RI)

kementerian hukum dan hak asasi manusia

Berdasarkan peraturan Presiden yang telah ditetapkan pada nomor 24 tahun 2010 tentang atau disingkat RI tentunya memiliki tugas dalam menyelenggarakan berbagai urusan terutama dibidang dalam guna membantu Presiden dalam menyelenggarakan semua negara. 

Informasi Tentang RI

Kementerian Republik Indonesia ( RI) merupakan kementerian yang ada dalam pemerintah Indonesia yang mana membidangi berbagai urusan hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia).

Jadi, ini berada di bawah dan juga nantinya akan bertanggung jawab kepada Presiden. juga akan dipimpin langsung oleh seorang menteri.

Selain itu, juga beberapa kali mengalami pergantian nama yaitu mulai dari :

  • Departemen Kehakiman (1945 – 1999)
  • Departemen Hukum dan Perundang-undangan (1999-2002)
  • Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) – (2001-2004)
  • Departemen (HAM) – (2004 – 2009)
  • Kementerian (2009 hingga sekarang)

Sejarah Singkat Tentang Kementerian

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham RI)

dibentuk pertama kali yakni pada tanggal 19 Agustus 1945 dan saat ini menggunakan nama Departemen Kehakiman (1945 – 1999) dan menteri kehakiman yang pertama kali menjabat adalah Soepomo.

Selain itu, pada zaman Belanda pada saat itu disebut dengan Departemen Van Justitie yakni berdasarkan langsung pada peraturan Herdeland Yudie Staatsblad No. 576. 

Kemudian di dalam sidang PPKI pada tahun 1945 ditetapkan pula mengenai Departemen Kehakiman di dalam struktur negara dan itu dibuat menurut Undang-Undang Dasar (UUD).

Mengapa demikian? karena didalam Undang-Undang Dasar (UUD) disebutkan pula departemen termasuk juga Departemen Kehakiman yang nantinya mengurus semua hal tentang pengadilan, kejaksaan, penjara dan lainnya.

tak hanya itu saja, di dalam sidang PPKI dibuat juga penetapan mengenai tugas-tugas pokok dalam masalah ruang lingkup dari tugas Departemen Kehakiman meskipun dibuat secara singkat tentu masih mengacu langsung pada peraturan Herdeland Yudie Staatsblad No. 576. 

Tugas dan Fungsi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham RI)

Perlu Anda ketahui bahwa berdasarkan peraturan Presiden yang dibuat atau dirancang dalam nomor 44 tahun 2015, memiliki tugasnya tersendiri dalam menyelenggarakan berbagai urusannya dalam di hukum dan HAM sehingga dapat membantu presiden dengan baik dalam menyelenggarakan negara.

Jadi, dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut menyelenggarakan beberapa fungsinya, yakni seperti :

  • Perumusan, penetapan dan juga pelaksanaan kebijakan terutama di dalam peraturan perundang-undangan, pemasyarakatan, administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian dan HAM (Hak Asasi Manusia).
  • Koordinasi Pelaksanaan tugas, pembinaan dan juga pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur-unsur terutama di lingkungan Kemenkumham.
  • Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemenkumham.
  • Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang mana menjadi tanggung jawab Kemenkumham.
  • Pelaksanaan pembinaan hukum nasional.
  • Pengawasan atas pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Kemenkumham.
  • Pelaksanaan bimbingan teknis dan juga supervisi atas pelaksanaan berbagai urusan Kemenkumham dan HAM di daerah.
  • Pelaksanaan kegiatan teknis dengan skala nasional.
  • Pelaksanaan penelitian dan juga pengembangan SDM (sumber daya manusia) terutama di hukum dan HAM.
  • Pelaksanaan pengembangan SDM di hukum dan HAM.
  • Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat hingga sampai ke daerah.
  • Pelaksanaan dukungan yang nantinya bersifat substantif kepada seluruh unsur di lingkungan Kemenkumham.

Struktur Dalam Kementerian

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham RI)

Selain melihat fungsi dan tugasnya Kemenkumham maka Anda hal yang wajib Anda ketahui pula mengenai struktur Kemenkumham yang berdasarkan peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010. Apa saja berikut dapat Anda lihat :

  • Sekretariat Jenderal
  • Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
  • Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
  • Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
  • Direktorat Jenderal HAM (Hak Asasi Manusia)
  • Direktorat Jenderal Imigrasi
  • Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
  • Badan Pembinaan Hukum Nasional
  • Badan Pengembangan SDM dan HAM
  • Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
  • Inspektorat Jenderal
  • Staf Ahli Ekonomi
  • Staf Ahli Politik dan Keamanan
  • Staf Ahli Sosial
  • Staf Ahli Penguatan Reformasi Birokrasi
  • Staf Ahli hubungan Antar Lembaga

Jadi, itulah ada beberapa informasi yang bisa Anda lihat seperti diatas mengenai . Semoga bermanfaat!

Baca Juga

Digstraksi adalah Media User-Generated, Semua karya tulis sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis. Kamu juga bisa mempublikasikan karya tulis & mendapatkan kompensasi berupa uang tunai, pelajari Di sini.

Andra Hermawan