Kesesatan Logika Majelis Hakim dalam Meringankan Hukuman Terdakwa Edhy Prabowo dan Jaksa Pinangki

Kesesatan Logika Majelis Hakim dalam Meringankan Hukuman Terdakwa Edhy Prabowo dan Jaksa Pinangki 1

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis (15/7) lalu, menjatuhkan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 400 juta terhadap Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo atas tindakannya melakukan korupsi benih lobster.

Melalui putusannya itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa Edhy Prabowo terbukti  melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001.

“Menyatakan terdakwa Edhy Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama,” kata ketua majelis hakim Albertus Usada, seperti dikutip dari kontan.co.id.

Tak hanya itu, Edhy juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 9,68 miliar dan 77.000 dollar AS subsider dua tahun penjara. Majelis Hakim juga mencabut hak politik kader Partai Gerindra itu selama tiga tahun terhitung sejak ia selesai menjalankan masa pidana pokok.

Keputusan ini menuai berbagai respons publik, salah satunya adalah dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Organisasi pemerhati korupsi ini menilai bahwa vonis yang diberikan kepada Edhy tidak mencerminkan rasa keadilan.

“Putusan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang baru saja dibacakan menggambarkan kepada publik betapa lembaga kekuasaan kehakiman dan penegak hukum benar-benar tidak lagi bisa diandalkan untuk memperjuangkan keadilan,” ungkap Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, seperti dikutip kompas pada Sabtu (17/7).

Sebab, menurut ICW, majelis hakim memiliki keinginan untuk memperingan hukuman koruptor.

Lebih lanjut, menurut ICW, sebenarnya hukuman Edhy Prabowo bisa lebih berat lagi dengan vonis maksimal setidaknya 20 tahun penjara. Mengingat, saat melalukan korupsi Edhy sedang mengemban tanggungjawab sebagai pejabat publik.

Jika merujuk Pasal 52 KUHP, menurut ICW, seharusnya Edhy dikenakan pemberatan hukuman. Pasal itu berbunyi:

Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya , atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

Apalagi, tambah ICW, kejahatan korupsi Edhy dilakukannya di tengah masyarakat yang sedang berjuang menghadapi pandemi Covid-19.

Perlu diketahui, salah satu pertimbangan majelis hakim dalam memvonis ringan Edhy Prabowo karena selama persidangan ia dinilai berperilaku sopan.

Sebelumnya, publik juga dikejutkan dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memangkas hukuman koruptor Jaksa Pinangki yang semula 10 tahun menjadi empat tahun penjara.

Dalam putusannya, hakim mempertimbangkan bahwa Jaksa Pinangki dianggap sudah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan Pinangki adalah seorang Ibu  dari anak berusia empat tahun sehingga layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhan.

Dari contoh dua kasus tersebut, saya menilai Majelis Hakim yang memeriksa perkara Edhy Prabowo dan Jaksa Pinangki telah melakukan kesesatan logika (logical fallacy) dalam memutus perkara a quo.

Hal ini setidaknya terbukti dalam pertimbangan Hakim yang menyatakan Edhy Prabowo bersikap sopan dan Jaksa Pinangki yang merupakan seorang Ibu.

Kedua pertimbangan tersebut, menurut saya, adalah sesuatu yang abstrak dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan perbuatan tindak pidana yang dibuat terdakwa.

Pertimbangan itu juga merupakan unsur rasa belas kasihan dari majelis hakim sebagai dalih untuk memperingan hukuman para terdakwa.

Dalam tataran logika, apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim itu adalah sebuah kesesatan logika. Logika pertimbangan majelis hakim tersebut, dalam kacamata ilmu filsafat, dikenal dengan istilah argumentum ad misericordiam.

Argumentum ad misericordiam adalah salah satu jenis kesesatan logika. Kesesatan itu timbul ketika argumentasi terhadap suatu persoalan dialihkan dari substansinya ke rasa belas kasihan.

Dalam perkara Jaksa Pinangki dan Edhy Prabowo, hakim melakukan argumentum ad misericordiam sebagai landasan logikanya untuk memberikan keringanan hukuman.

Hakim pada perkara a quo tidak mampu memberikan alasan logis dalam pertimbangannya untuk memberi keringanan hukuman kepada para terdakwa, sehingga dia menggunakan rasa belas kasihan.

Tentu, jika bicara rasa belas kasihan, setiap orang pasti punya sisi belas kasihannya masing-masing.  Sehingga rasa itu kurang pantas digunakan sebagai tolak ukur dalam memutus suatu perkara.

Digstraksi adalah Media User-Generated, Semua karya tulis sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis. Kamu juga bisa mempublikasikan karya tulis & mendapatkan kompensasi berupa uang tunai, pelajari Di sini.

Achmad Rizki Muazam