Korupsi: Antara Etika Profesi & Kesehatan Mental

Korupsi: Antara Etika Profesi & Kesehatan Mental

merupakan penyakit politik yang tak kunjung sembuh. Bahkan, masifnya fenomena yang terjadi di Indonesia seolah dianggap wajar oleh para pejabat negara maupun masyarakat.

Minimnya efek jera dari hukuman yang berlaku di Indonesia terhadap pelaku membuat para koruptor merasa tidak bersalah untuk melancarkan aksinya.

Buruknya penanganan tindak pidana di Indonesia dapat dilihat dari merosotnya skor Indeks Persepsi (IPK) tahun 2021 tercatat meningkat 1 poin, yaitu menjadi 38 dari skala 0-100.

Nilai yang meningkat ini menjadikan posisi Indonesia sedikit lebih baik dalam ranking IPK global. Indonesia saat ini berada pada posisi 96 dari 180 negara.

Meski begitu, pada tahun 2020, skor IPK Indonesia mengalami penurunan sebanyak 3 poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2019).

Dari data tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pemerintah masih belum mampu memperbaiki pelayanan publik yang bersih dari .

Etika Profesi

Fenomena kasus dapat terjadi di segala kalangan dan profesi, tanpa pandang bulu.

Baca juga  Rekomendasi 5 K-Drama tentang Psikologi, Buat Kita Peduli pada Kesehatan Mental

Oleh sebab itu, sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana , diperlukan adanya suatu sistem yang dapat mendeteksi munculnya bibit-bibit secara ketat dan kuat.

Sistem tersebut harus didukung serta penerapan oleh setiap individu dalam suatu organisasi.

ini dapat mengacu serta berpedoman pada kode etik yang berlaku di setiap profesi.

Kode etik ini bisa menjadi acuan bagi para profesional terkait tanggung jawab yang harus mereka jalankan, serta pedoman ketika menghadapi kesulitan ataupun dilema dalam pekerjaannya.

Jika seorang profesional diduga melakukan pelanggaran , maka secara tidak langsung mereka akan menerima sanksi dari organisasi yang menaunginya.

Hal itu menjadi tantangan besar pemerintah Indonesia supaya bisa melakukan sosialisasi terkait pentingnya dalam upaya memberantas hingga ke akarnya.

Salah satu contoh pelanggaran ialah dalam bidang perpajakan. Korupsi tersebut dilakukan oleh otoritas pajak seperti yang dilakukan sejumlah petinggi Direktorat Jenderal Pajak.

Baca juga  8 Manfaat Berkebun untuk Kesehatan Tubuh dan Mental, Salah Satunya Menghilangkan Stres

Mereka menjalani proses hukum karena melakukan pelanggaran kode etik otoritas pajak, tidak menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kode etik profesi, serta lebih mementingkan kepentingan klien daripada kepentingan negara.

Kesehatan Mental

Meskipun kode etik profesi sudah banyak diberlakukan, fenomena korupsi masih saja subur di Indonesia. Lantas, apakah korupsi hanya sekadar menyangkut perbuatan melanggar ? atau terdapat permasalahan lain yang cukup serius?

Menurut World Health Organization (WHO), konsep sehat tidak hanya berarti terbebas dari penyakit. Sehat ialah ketika seseorang memiliki keadaan yang baik mulai dari fisik, mental, dan sosial.

Para koruptor melakukan tindakan ‘hina’ tersebut dalam keadaan sadar, dan bahkan dengan yang mereka punya. Mereka juga pasti tahu bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang tidak baik.

Baca juga  Pentingnya Kesehatan Mental Dalam Menghadapi Pandemi

Hal tersebut mencerminkan jika para koruptor memiliki salah satu ciri jiwa yang tidak sehat. Mereka tidak mampu mengenali potensi dirinya yang bisa memberikan manfaat untuk banyak orang melalui cara penyalahgunaan potensi yang mereka punya.

Juliarti P Batubara, selaku mantan Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI), berpendapat bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dari mental setiap individu.

Artinya, seketat dan sebagus apapun sistem yang buat oleh negara, jika tidak ada kesadaran mental dari individu itu sendiri, kasus korupsi di Indonesia akan tetap terjadi.

Sayangnya, pernyataan tersebut menjadi boomerang untuk Juliari Batubara sendiri. Menteri yang merupakan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut terjerat kasus korupsi bantuan sosial (bansos) penanganan -19.

Bagi penulis, salah satu upaya yang relevan dalam mengurangi korupsi di Indonesia ialah dengan revolusi mental.

Revolusi mental merupakan faktor penting dalam membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas tinggi di tengah masih maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di negeri ini.

Upaya tersebut dapat dimulai melalui diadakannya pendidikan antikorupsi, sosialisasi, serta meminimalisasi celah terjadinya tindakan korupsi.

Selain itu, peran orangtua, guru, dan lingkungan sekitar terhadap karakter anak dengan penanaman nilai-nilai dan moral yang mendidik supaya anak nantinya tidak terjerat masuk dalam tindakan korupsi dalam bentuk apapun.

Baca Juga

Digstraksi adalah Media User-Generated, Semua karya tulis sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis. Kamu juga bisa mempublikasikan karya tulis & mendapatkan kompensasi berupa uang tunai, pelajari Di sini.

simadukampak_234