Lebih Baik Mana, Menteri Kalangan Profesional atau Partai Politik?

Lebih Baik Mana, Menteri Kalangan Profesional atau Partai Politik? 1

Beberapa hari lalu ramai diperbincangkan mengenai reshuffle kabinet akibat adanya menteri yang korupsi yakni Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara. Kedua menteri tersebut sangat mengejutkan kita. Persoalannya, tak disangka-sangka dua menteri dalam waktu berdekatan harus terlibat kasus korupsi.

Karena itulah, ada tanggapan bahwa Presiden Jokowi wajib melakukan reshuffle kabinet secepatnya. Ada juga pandangan bahwa lebih baik yang mengisi kursi menteri yang kosong tersebut adalah menteri dari kalangan professional. Menjadi pertanyaan, lebih baik mana, menteri dari kalangan professional atau dari partai politik.

Kalau bagi penulis, sosok menteri yang baik itu bukan dilihat dari kalangan mana dia, tetapi integritas dan kesadaran diri itulah yang paling perlu. Tanpa itu, siapapun menterinya pasti gampang terlibat korupsi.

Kalau berbagai pendapat mengatakan bahwa menteri kalangan partai politik lebih terbebani dengan partai politik yang menaunginya. Maksudnya adalah ada kepentingan partai politik dan kepentingan rakyat yang diperjuangkan. Sedangkan dari kalangan professional tidak mementingkan kepentingan partai politik tetapi lebih kepada kepentingan masyarakat.

Jadi, menteri dari kalangan professional lebih fokus bekerja untuk rakyat ketimbang dari kalangan partai politik. Pendapat itu sah-sah saja. Akan tetapi, pemilihan menteri maupun reshuffle kabinet kita serahkan kepada Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan.

Hak itu ada pada Presiden sehingga harus kita hormati setiap keputusan beliau tanpa ada intervensi yang kita lakukan. Apapun pilihan beliau, pasti itu yang terbaik untuk rakyat. Paling penting tidak ada lagi menteri korupsi, apalagi korupsi diatas penderitaan rakyat yaitu di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

Kita harus melihat kedepan bagaimana agar Indonesia lebih baik dan maju. Para pembantu Presiden pun harus yang berintegritas. Jangan asal pilih karena adanya kepentingan partai politik semata. Ingat, negara ini bukan milik pemerintah tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Jadi, suatu kepastian bagi Presiden memilih menteri yang terbaik dari hati nurani beliau.

Baik menteri dari kalangan professional maupun dari partai politik sama saja baiknya ketika mereka setia dan berjanji untuk tidak korupsi. Memposisikan diri sebagai pelayan rakyat bukan penghisap uang rakyat.

Digstraksi adalah Media User-Generated, Semua karya tulis sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis. Kamu juga bisa mempublikasikan karya tulis & mendapatkan kompensasi berupa uang tunai, pelajari Di sini.

Juandi M