Masyarakat Indonesia dalam Pusaran Hukum Responsif

Masyarakat Indonesia dalam Pusaran Hukum Responsif 1

Hukum Indonesia menambah virus Positivisme. Dapat dikatatakan, hukum di Indonesia baik secara materil maupun secara formal, terlalu berpihak pada positivisme (discourse). Ini adalah sekian dari korban paradigma Cartesian-Newtonian yang mengubah cara pandang manusia dalam menilai kebenaran realitas dengan verifikasi empiris.

Positivisme menjadi agama karena mampu melembagakan pandangan dunianya menjadi doktrin bagi berbagai bentuk pengetahuan manusia. Pandangan dunia yang dianut oleh Positivisme adalah pandangan dunia yang objektivistik, dan hal ini menjalar memasuki ruang-ruang sendi kehidupan, termasuk pengetahuan tak terkecuali hukum dan ilmu hukum. Kontras yang dijadikan prinsip sekaligus sifat dari positivisme adalah bebas nilai. (Yesmil Anwar dan Adang, 2017)

Positivisme dalam hukum. Merupakan hukum—dalam penerbitan dan pengaplikasian—berusaha mempertahankan kekuatan hukum sebagai alat, yang lumrah orang menyebutnya, kendali sosial dan menuju keadilan. Hukum, mulai dari pembuatan hingga implementasi implikasinya diusahakan seketat mungkin, agar eksistensinya tetap kokoh dan mandiri tanpa bantuan aspek dan faktor lainnya. Secara halus, praktisi hukum menyebutnya dengan ‘hukum positif.’

Defisit Positif, Surplus Responsif

Hukum positif, jelmaan positivisme hukum, sangat tidak bisa menjawab tuntutan perkembangan zaman yang semakin kompleks. Hukum yang secara praktik sifatnya mengikat, memaksa dan dibuat oleh penguasa (pemerintah) justru membuat rakyat sengsara dan jauh dari cita keadilan substantif. Banyak peristiwa dan delik kejadian yang bisa dijadikan contoh dari kewesenangan hukum positif mendiskreditkan kepentingan rakyat, melanggengkan kekuasaan pejabat.

Jika tradisi ini dipertahankan turun termurun dan digunakan secara masif simultan, iklim politik hukum Indonesia akan mengalami politisasi-deklinasi yang menyebabkan ketimpangan sosial berkepanjangan, dehumanisasi, malpraktik kekuasaan hingga kemiskinan dan krisis keadilan. Indonesia memerlukan formulasi konsep hukum baru, progresif dan adaptif merespon kebutuhan zaman dan akomodatif menampung keluhan dan tuntutan.

Positivisme hukum yang digunakan secara liar berujung pada tatanan hukum represif (repressive law). Merupakan tatanan hukum tertentu dapat berupa ketidakadilan yang tegas. Keberadaan hukum tidak menjamin keadilan, apalagi keadilan substantif. Tidak heran, dalam dunia Positivisme hukum, hukum tidak harus adil, karena keadilan bersifat abstrak—kebenarannya tidak bisa diverifikasi secara empiris.

Represif tidak harus melibatkan penindasan yang mencolok. Represif terjadi pula ketika kekuasaan bersifat lunak namun hanya sedikit memberikan perhatian dan tidak secara efektif dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan penguasa. Bentuk represi yang paling jelas dalam hal ini adalah menggunakan kekerasan yang tidak terkontrol untuk menegakkan perintah, menekan pihak yang tidak patuh atau menghentikan demonstrasi. (Yesmil Anwar dan Adang, 2017)

Nonet dan Selznick, dalam menanggapi tatanan hukum represif, memberikan jalan tengah berupa konsep hukum responsif. Menurut mereka pencarian hukum responsif telah menjadi kegiatan teori hukum modern yang terus menerus dilakukan, seperti yang telah dikatakan oleh Jerome Frank. Tujuan utama dari penganut realisme hukum (legal realism) adalah untuk membuat hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan. Kegiatan ini sangat dominan dikerjakan dalam konsep hukum responsif dengan dalih; hukum sebisa mungkin terbentuk dan sejalan dengan kondisi sosial. Hukum sebagai alat analisis sekaligus kontrol sosial, yang dalam pola hukum positif-represif sangat bertentangan dengan aliran Positivisme Hukum.

Masyarakat Elusif, Hukum Responsif

Di abad ke-20, hampir seluruh negara di dunia sudah mengalami transformasi di segala lini kehidupan, satu langkah menuju lebih maju dibanding keadaan sebelumnya. Oleh David Jaary dan Julia Jary dalam bukunya, Dictionary of Sociology, disebut dengan modernitas; proses secara bertahap mengucilkan karya-karya klasik, karena modernitas pada hakikatnya berlawanan dengan karya-karya klasik.

Lingkungan modern memiliki komposisi yang lebih komplek dan majemuk. Interaksi antar insan sangat dominan untuk mempertahankan keberadaan, mencapai tujuan dan saling membutuhkan. Manusia adalah makhluk sosial membutuhkan pergumulan komunal. Hajat individu satu dengan individu lain tidaklah sama, bukan hanya karena realitas sosial, kendati demikian perasaan solidaritas dalam masyarakat modern lebih menuju titik individualistik (spesialisasi). Emile Duerkheim menyebutnya dengan solidaritas organik.

Dalam masyarakat modern, karakter utama hukum modern adalah sifatnya yang rasional. Rasionalitas ini ditandai oleh sifat peraturan hukum yang prosedural. Semua kasus harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan prosedur yang sudah ditetapkan. Itulah sistem hukum modern. Oleh karena itu, tidak heran muncul asas equality before the law. (Satjipto Rahardjo, 2006)

Ini yang menjadi masalah utama hukum di Indonesia. Semua kasus, delik, kejahatan dan permasalah secara umum harus dikembalikan kepada hukum. Pun, hukum positif yang diadopsi Indonesia berat sebelah; tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum, sebagai alat kontrol sosial, justru dijadikan tunggangan kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan. Sebut saja, UU ITE, UU KPK, Omnibus Law dan lain sebagainya.

Perkembangan pemikiran hukum yang modern bukanlah puncak dari pemikiran hukum. Ada satu kritik terhadap pemikiran hukum modern yang sedang tengah dihadapkan oleh bangsa Indonesia. Satjipto Rahardjo yang paling getol menyuarakan kritik bahwa hukum sudah diputuskan dengan hukum sudah diterapkan terdapat perbedaan yang sangat besar.

Selalu menarik perhatian, baik secara praktikal atau konseptual, singgungan antara das sollen (seharusnya) dengan das sein (faktanya). Bagaimana terjadi ketimpangan dan kesenjangan antara kesepakatan dengan realita lapangan. Idealisme hanya sebatas wilayah idea, menerjunkan diri bersinggungan dengan realita terpaksa mengalah dan menyesuaikannya.

Akhir perjalanan hukum modern sangat jauh dari apa yang dicitakan; tidak mampu menjangkau keadilan, apalagi keadilan substantif. Usaha menemukan hukum responsif sangat mewarnai teori hukum modern. Untuk tujuan itu, diperlukan secara mendesak perluasan bidang-bidang yang relevan untuk dijangkau hukum, sehingga pola pikir hukum dapat mencakup pengetahuan tentang konteks sosial dan dampak kebijakan atau tindakan pemerintah.

Kondisi politik (partisipasi politik) menjadi sangat menentukan, terutama dalam kaitannya dengan penyelenggaraan keadilan dan ketertiban bagi rakyat. Negara berdasarkan hukum adalah suatu konsep normatif yang abstrak dan dalam realitasnya diisi dengan tingkat perkembangan sosial, politik dan ekonomi dari bangsa bersangkutan. Kepentingan dan kebutuhan bangsa lebih diperhatikan daripada bermain-main dengan pasal atau prosedur.

Digstraksi adalah Media User-Generated, Semua karya tulis sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis. Kamu juga bisa mempublikasikan karya tulis & mendapatkan kompensasi berupa uang tunai, pelajari Di sini.

Muhammad Lutfi