Mengawal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Mengawal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Agenda berkelanjutan 2030 yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa telah diadopsi oleh seluruh anggota pada tahun 2015.

Agenda ini merupakan cetak biru jalan kedamaian dan kemakmuran bagi umat manusia dan planet yang dihuninya, sekarang atau nanti.

Inti dari agenda ini adalah 17 tujuan berkelanjutan (Sustainability Development Goals, SDGs) yang terdiri dari (1) no poverty; (2) zero hunger; (3) good health and well-being; (4) quality education; (5) gender equality; (6) clean water and sanitation; (7) affordable and clean energy; (8) decent work and economic growth; (9) industry, innovation, and infrastructure; (10) reduced inequalities; (11) sustainable cities and communities; (12) responsible consumption and production; (13) climate change; (14) life below water; (15) life on land; (16) peace, justice, and strong institutions; dan (17) Partnerships for The Goals.      

Selain berisi 17 tujuan, SDGs juga mengamanatkan 169 capaian.

SDGS didasari pada janji bahwa semua orang harus diajak dalam menikmati atau “Leave No One Behind”.

UNDP (2018) menjelaskan siapa yang dimaksud left behind dan mengapa itu terjadi.

Seseorang yang tertinggal (left behind) dapat terjadi ketika orang-orang kekurangan pilihan dan peluang untuk berpartisipasi dan mendapatkan dari kemajuan .

Misalnya orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, maka pilihan dan peluangnya menjadi terbatas dibanding anggota masyarakat lainnya.

UNDP menyebutkan 5 faktor kunci terjadinya left behind yaitu karena adanya diskriminasi, letak geografis, tata kelola (governance), status sosio-ekonomik, dan adanya shock and fragility.

Baca juga  Inilah 4 Cara Menghasilkan Uang dari Bermain Game Online

Penyebab-penyebab ini dapat dipulihkan jika semua elemen bangsa mendukung pelaksanaan SDGs.

Dimulai dari perencanaan tingkat nasional dan kemudian juga dijabarkan dalam rencana-rencana pemerintah daerah.

Perencanaan yang baik juga harus diteruskan dalam bentuk implementasi yang sama baiknya.

Pada posisi mengawal perencanaan dan implementasi ini peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat vital.  

Peran BPK sangat penting khususnya dalam mereview dan memonitor implementasi SDGs.

Hal ini sesuai dengan kesepakatan International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) atau organisasi lembaga pemeriksa sedunia melalui kongres Abu Dhabi (INCOSAI XXII) pada 2016 untuk mengawal program SDGs di masing-masing.

Kongres tersebut juga memutuskan 4 pendekatan yang digunakan dalam mereview dan memonitor SDGS.

Apabila dikaitkan dengan peran BPK, maka yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.

Pertama, BPK menilai kesiapan pemerintah untuk mengimplementasikan SDGs.

Kedua, BPK melaksanakan audit kinerja dalam konteks SDGs.

Ketiga, BPK dapat berkontribusi untuk implementasi tujuan SDGs yang ke 16, yaitu menggambarkan institusi yang efektif, akuntabel dan transparan.

Keempat, BPK dapat bertindak sebagai model transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan lembaga BPK.

BPK sudah melakukan pemeriksaan terhadap persiapan pemerintah pada semester I 2018 dalam menjalankan program SDGs.

Pemeriksaan pada intinya bertujuan mengetahui sejauh mana persiapan pemerintah setelah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan. (Warta Pemeriksa, edisi 8, Vol. II-Agustus 2019)

Baca juga  10 Festival - Festival Paling Unik dan Menarik di Dunia

Selanjutnya BPK juga akan melaksanakan audit kinerja yang berkaitan dengan implementasi SDGs.

Hasil audit kinerja ini akan dilakukan terhadap entitas pemerintah yang mengimplementasikan SDGs.

BPK sendiri dapat berkontribusi dengan memperbaiki institusinya untuk mewujudkan SDGs 16 terutama dalam hal menciptakan institusi yang kuat (strong institution).

BPK juga dapat berperan aktif menjadikan institusi BPK sebagai model dalam transparansi dan akuntabilitas.

Dibanding kemajuan transparansi dalam mengakses informasi, kemajuan terkait akuntabilitas belum sesuai dengan harapan.

Julio C. Tehankee malah melihat adanya “defisit akuntabilitas” ketika menulis tentang SDGS di Asia Tenggara.       

Mark Halle dalam “Accountability and SDGs: Three Reason for Optimism” (2015) menyebutkan bahwa jalur terlemah dalam rantai tata kelola yang dibutuhkan untuk menjamin tercapainya SDGs adalah akuntabilitas.

Halle melihat, khususnya pada level internasional. Padahal sebagai agenda internasional, sinyal akuntabilitas dalam implementasi SDGs harus menggunakan pendekatan internasional.

Secara historis dan semantik, pengertian akuntabilitas sangat dekat dengan akuntansi.

Perluasan makna terjadi karena adanya perubahan dalam New Public Management (Pemerintahan Margaret Tatcher di UK) dan Reinventing Government (Pemerintahan Bill Clinton di US).

Pengertian akuntabilitas juga dapat dilihat dari sisi konseptual. Dalam pengertian pencapaian SDGs, akuntabilitas dapat dipahami sebagai mekanisme, yaitu mekanisme yang melibatkan suatu kewajiban untuk menjelaskan dan menjustifikasi perilaku.

Baca juga  Yuk Intip 5 Prospek Kerja Jurusan Administrasi Negara

Adanya target dan indikator yang jelas, dapat diverifikasi melalui mekanisme akuntabilitas yang jelas.  

Mekanisme akuntabilitas ini untuk memastikan pencapaian SDGs yang sudah diturunkan menjadi target dan indikator yang jelas.

Pada level nasional, kemungkinan mekanisme ini dapat berjalan dengan baik dengan adanya lembaga seperti Supreme Audit Institution (SAI) atau BPK di Indonesia.

OECD (2019) melihat bahwa SAI yang independen dan profesional adalah aktor penting dalam rantai akuntabilitas suatu

Di Indonesia, BPK seharusnya menjadi aktor penting rantai akuntabilitas (accountability chain).

Kedudukan sebagai aktor penting bisa diwujudkan jika dan hanya jika BPK selalu mematutkan institusinya agar selalu independen dan profesional.

BPK harus bekerja berdasar standar pemeriksaan dan mengambil keputusan yang mengoptimalkan pertimbangan profesional.

Sejauh ini, opini BPK masih menjadi panduan bagi masyarakat untuk menilai sejauh mana akuntabilitas pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun laporan keuangan dan melaporkan pencapaian-pencapaian program di dalamnya.

Termasuk audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan BPK secara legal merupakan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam membaca data terkait perkara-perkara yang belum terang dan masih membutuhkan penelusuran lebih jauh.

Kepercayaan di tingkat nasional, dapat diteruskan pada level internasional.

Seperti kekhawatiran Halle mengenai akuntabilitas di tingkat internasional yang masih lemah, maka dibutuhkan pendekatan internasional untuk mengatasinya.

Pendekatan pertama adalah pendekatan politik tingkat tinggi dalam mencapai kesepakatan untuk mematuhi mekanisme akuntabilitas yang dipegang bersama.

Pendekatan kedua adalah porsi bagi lembaga pemeriksa (SAI, BPK) untuk memastikan kesepakatan politik dapat tercapai dan menjadi terukur.

Pengalaman BPK dalam mengaudit lembaga-lembaga internasional prestisius adalah modal berharga untuk berperan aktif juga dalam mengawal mekanisme akuntabilitas pencapaian SDGs.

Jika ini bisa dilakukan BPK, maka institusi BPK berkontribusi besar terhadap implementasi SDGs yang terukur dan pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap people, planet and prosperity.

BPK akan memungkinkan tercapainya yang berkelanjutan, tanpa ada yang harus tertinggal . Leave no one behind.

Baca Juga

Digstraksi adalah Media User-Generated, Semua karya tulis sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis. Kamu juga bisa mempublikasikan karya tulis & mendapatkan kompensasi berupa uang tunai, pelajari Di sini.

Jumansyah