Mengenal Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum

Mengenal Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum

Tersandung persoalan bagi sebagian orang yang mampu membayar mungkin tidak menjadi persoalan yang rumit dalam hal pembiayaan. Namun berbeda lagi jika persoalan tersebut menimpa kalangan masyarakat yang secara finansial kurang mampu.  Mereka tentu berat dan kurang mampu untuk menanggung biaya pendampingan dari /. Berkaitan dengan hal itu maka bantuan sangat diperlukan oleh mereka. Hal tersebut juga telah dijamin secara konstitusional didalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan . Yang artinya bantuan

Mengenal Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum

merupakan hak konstitusional bagi seluruh orang yang tidak mampu secara finansial yang harus ditanggung oleh Negara.

Di Indonesia, ada 3 macam bantuan yang dapat diperoleh oleh kelompok orang-orang tidak mampu, yakni :

  1. Bantuan secara cuma-cuma (pro-bono) dari /, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang (“UU ”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Secara Cuma-Cuma (“PP 83/2008”).
  2. Bantuan dari lembaga bantuan atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan , yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang (“UU ”) dan Peraturan Pemerintah Nomr 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Dana (“PP 42/2013”).
  3. Pembebasan Biaya Perkara, yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014 tentang pedoman Pemberian Bagi Masyarakat Tidak Mampu di (“Perma 1/2014”).

Meskipun telah tersedia berbagai macam metode pemberian tersebut, namun bagi masyarakat tidak mampu ini masih sangat kurang dan belum merata. Disisi lain kondisi geografis, jumlah penduduk, kondisi sosial dan kondisi politik di Indonesia menjadi alasan kehadiran sebagai salah satu pemberi . didefinisikan sebagai :”Seseorang yang bukan , yang memiliki pengetahuan bidang hukum, baik hukum materiil maupun hukum acara, dengan pengawasan atau organisasi , yang berperan membantu masyarakat pencari keadilan. bisa bekerja sendiri di komunitasnnya atau bekerja untuk organisasi atau firma hukum”.

Baca juga  Bagaimana Mekanisme Pengajuan Bantuan Hukum ke Pos Bantuan Hukum di Pengadilan

Istilah muncul berdasarkan atas kesamaan istilah dalam dunia kedokteran yaitu paramedic. Yakni seseorang yang bukan dokter, namun mengerti tentang dunia kedokteran. Pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1968 yang menggantikan sebagai Legal Asistant yang tugasnya membantu seorang atau notaris.Sedangkan di Indonesia dikembangkan tidak dalam artian sebagai Legal Asistant sebagaimana di Amerika Serikat, melainkan merujuk pada pengalaman dunia ketiga, yaitu bekerja di dan untuk kepentingan komunitasnnya, dan bertanggung jawab kepada komunitasnnya.

Secara konstitusional di Indonesia diakui dalam pasal 9-10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang , disebut menjadi salah satu pemberi bantuan hukum. Ketentuan tersebut diperkuat dengan Putusan MK No.88/PUU-X/2012 tanggal 19 Desember 2013, yang menyatakan bahwa tidak hanya saja yang dapat memberikan bantuan hukum, tetapi juga , dosen dan mahasiswa fakultas hukum, termasuk mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian, yang direkrut sebagai pemberi bantuan hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, serta Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Mengenal Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut kerja paralegal memang berbeda dengan . Paralegal lebih  berfungsi dalam kerja-kerja Non-Litigasi (diluar ) dan tidak menggantikan posisi . Fungsi paralegal tersebut diantaranya :

  1. Memberikan penyuluhan hukum;
  2. Memberikan konsultasi hukum;
  3. Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non-elektronik;
  4. Melakukan penelitian hukum;
  5. Melakukan mediasi;
  6. Melakukan negosiasi;
  7. Pemberdayaan masyarakat;
  8. Pendampingan di luar ;
  9. Perencanaan dokumen hukum.
Baca juga  3 Film Menarik Yang Bertemakan Pengacara

Paralegal pada dasarnya berperan lebih banyak dalam kerja-kerja di lapangan, bertemu dengan masyarakat atau komunitas secara langsung. Secara  umum paralegal peran paralegal dalam sebuah komunitas atau masyarakat untuk :

  1. Memfasilitasi pembentukan organisasi rakyat;
  2. Mendidik dan melakukan penyadaran;
  3. Melakukan analisis sosial persoalan yang dihadapi komunitas;
  4. Membimbing, melakukan mediasi, dan rekonsiliasi bila terjadi perselisihan yang timbul diantara anggota masyarakat;
  5. Memberikan bantuan hukum, yaitu jalan pemecahan masalah paling awal dan secepatnya dalam hal terjadi keadaan akurat;
  6. Membuat jaringan kerja (networking);
  7. Melakukan proses dokumentasi, termasuk mencatat kronologis peristiwa penting yang terjadi di komunitas;
  8. Membuat surat-surat;
  9. Membantu /Lembaga Bantuan Hukum dengan melakukan penyelidikan awal, korban/klien, mengumpulkan bukti-bukti, dan menyiapkan ringkasan fakta kasus dan membantu membuat konsep pembelaan;
  10. Menghubungkan korban/komunitasnnya dengan lembaga-lembaga layanannya.

Selain peran-peran diatas, paralegal komunitas juga melakukan berbagai aktivitas dalam melakukan advokasi kebijakan. Kegiatan tersebut dapat berupa; advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota; Pendampingan program atau kegiatan yang dikelola kementrian, lembaga pemerintah nonkementrian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa; dan/atau bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina kelompok keluarga sadar hukum, seperti bekerja sama dengan forum lembaga layanan (FPL), atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, lembaga masyarakat sipil, dll.

Mengenal Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum

Dalam perkembangannya hingga saat ini terdapat beberapa jenis model paralegal di Indonesia. Perbedaan model paralegal tersebut terletak pada naungan yang membawahinnya atau pola hubungan kerja. Setidaknya kini terdapat 4 (empat) tipe paralegal berdasarkan pola hubungan kerja tersebut, yaitu :

  1. Paralegal Komunitas. Paralegal ini merupakan paralegal yang bekerja untuk komunitas tertentu dan bekerja untuk komunitas tersebut. Contoh dari paralegal komunitas ini adalah : paralegal buruh, paralegal petani, paralegal miskin kota, paralegal perempuan, paralegal penyandang disabilitas, dll.
  2. Paralegal di atau untuk OBH (LBH/Legal Klinik). Paralegal jenis ini biasanya merupakan mahasiswa, volunteer, Asisten Bantuan Hukum (ABH) atau Pembela Umum (PU) yang bekera di LBH/LKBH.
  3. Paralegal di atau untuk Kantor Hukum. Merupakan paralegal di kantor hukum tertentu.
  4. Paralegal sebagai pelaksana program pemerintah. Yakni merupakan paralegal merupakan hasil binaan pemerintah. Contoh: paralegal desa, paralegal hutan dan paralegal gambut.
Baca juga  Bantuan Hukum, Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Dalam upaya pemberian bantuan hukum, tentu saja ada keuntungan maupun keunggulan dengan keberadaan paralegal ini. Keunggulan-keunggulan paralegal tersebut diantaranya :

  1. Paralegal seringkali dapat menyelesaikan masalah jauh lebih cepat daripada penegak hukum lainnya.
  2. Paralegal berbiaya rendah dibandingkan dengan advokad.
  3. Paralegal berbasis masyarakat seringkali lebih mengetahui kondisi masyarakat yang mereka layani serta kebutuhan dibanding advokad.
  4. Paralegal dapat menjangkau daerah yang secara geografis terisolasi.
  5. Jauh lebih mudah dan murah untuk melatih dan menggunakan jasa paralegal daripada advokad.

Pengakuan keberadaan paralegal memang belum begitu lama. Untuk saat ini tentu keberadaan paralegal tersebut masih belum terlalu dikenal oleh masyarakat luas. Meski begitu keberadaan paralegal ini tetap penting dan strategis, baik sekarang maupun masa mendatang, selama pemenuhan hak-hak warga miskin dan rentan belum terpenuhi. Beberapa hal yang menyebabkan paralegal tetap dibutuhkan adalah :

  1. Kurangnya ketersediaan jumlah /OBH dan penyebarannya yang tidak merata dan umumnya berada diwilayah perkotaan.
  2. Jumlah penduduk Indonesia yang besardan 80% berada di wilayah pedesaan.
  3. Luasnya wilayah Indonesia.
  4. Paralegal merupakan bagian dari rencana strategis pemenuhan hak atas keadilan.
  5. Berbagai masalah ekonomi, sosial, politik dan budaya yang muncul karena dampak pembangunan akan terus memerlukan kehadiran paralegal.

Baca Juga

Digstraksi adalah Media User-Generated, Semua karya tulis sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis. Kamu juga bisa mempublikasikan karya tulis & mendapatkan kompensasi berupa uang tunai, pelajari Di sini.

Elang

   

Semenjak lama suka menulis, kemudian mencoba untuk menuangkannya melalui media sosial atau blog. Sekarang sedang merawat blog di http://tanimillenial.com