Menggoreng Minyak Goreng dari Imperium Sawit

Menggoreng Minyak Goreng dari Imperium Sawit

Kelangkaan minyak goreng sawit menjadi fenomena yang berulang. Bersamaan dengan itu picu kenaikan harga yang tak wajar menyandera kita, mendera bangsa.

Siklus yang sama ini berlatar kenaikan harga minyak sawit mentah di dunia. Meski sebagian besar diproduksi di Indonesia, kendali minyak sawit ada pada pasar internasional. Rupiah tak kuasa menentukan harga.

Bak buah simalakama, kenaikan harga minyak sawit ternyata belum tentu dinikmati secara langsung oleh petani sawit swadaya.

Karena pada waktu yang sama biaya produksi seperti pupuk juga ikut tekerek naik, bahkan mencapai dua kali lipat.

Alih-alih mengatasi polemik, penyelenggara negara justru angkat tangan dan menyerahkan penyelesaian melalui mekanisme pasar.

Kebijakan ini dinilai membuka karpet merah bagi kartel. Tatkala Menteri Perdagangan mencabut Harga Eceran Tertinggi (HET), parade minyak goreng sawit kemasan seketika membanjiri pasaran.

Meski barang yang dicari telah kembali, kehadirannya dibanderol dengan harga tinggi.

Menteri Perdagangan lalu memberikan pilihan ganda kepada rakyat untuk memilih:

a. minyak goreng sawit langka dengan harga normal;

Baca juga  Filsafat : Sarana menjadi bijak

b. minyak goreng sawit tersedia dengan harga mahal.

Kemudian dari sisi lain datang pilihan ketiga yakni jika tak sanggup membeli minyak goreng sawit, makanan tak perlu digoreng, cukup direbus saja.

Pilihan yang teramat sulit. Kuldesak, rakyat antri untuk membeli minyak goreng sawit atau terpaksa menggoreng (lagi) minyak goreng.

Dalam benak rakyat banyak, sesungguhnya kapan sih kita mulai terbiasa menggoreng dengan minyak sawit?

Bukan kah sebelum minyak goreng sawit meraja lela bangsa ini menikmati olahan pangan menggunakan bahan dasar dari minyak kelapa (bukan sawit) dan minyak nabati lainnya.

Sementara itu meski tak disadari, perkebunan sawit kini sudah terhampar dengan luas sekitar 16 juta hektare.

Berdasarkan dari hasil pemberlakuan moratorium sawit, diketahui bahwa areal perkebunan sawit di lapangan lebih luas dibandingkan dengan areal perizinan yang terdaftar.

Sehingga tak mengherankan bila kehadiran perkebunan sawit skala luas yang sudah berlangsung sekitar empat dekade di republik ini diikuti dengan deforestasi, konflik agraria, pasar oligopoli dan ketimpangan.

Tata kelola sawit oleh korporasi yang menguasai kebun, memiliki pabrik pengolahan dari hulu ke hilir, dan sekaligus mengendalikan pasar mengingatkan kita pada kata imperium.

Baca juga  Bingkaian Inklusivitas dan Awareness dalam Pameran Artjog 2022

Imperium berarti kerajaan atau kekaisaran. Sebagai entitas yang menempati wilayah geografis sangat luas dengan dipimpin atau dikuasai oleh satu kekuatan politik, ekonomi maupun hukum.

Imperium pada era keempat industrialisasi ini menunjukkan penguasaan tak selalu merujuk pada institusi semata, melainkan juga berbasis pada komoditas seperti sawit.

Tanaman asal Afrika ini menjadi alat kolonialisasi melalui perkebunan monokultur dari korporasi yang tidak lagi diukur oleh batas kewilayahan suatu negara.

Keberadaan sawit yang diolah menjadi minyak nabati termurah di dunia kian merepresentasikan magnet eksploitasi.

Sehingga tidak mengherankan korporasi sawit bekerja dengan ciri transnasional.

Nahas bagi publik. Pada satu sisi minyak sawit terpaksa sangat dibutuhkan sebagai bahan dasar kebutuhan sehari-hari, namun disisi yang lain ia dijadikan alat invasi perkebunan maupun dagang.

Korban dari ekspansi minyak sawit yang nyata dialami petani bunga matahari Eropa, petani kelapa India, petani timur tengah yang mengolah zaitun, serta para petani diseluruh penjuru dunia lainnya yang memproduksi minyak nabati dan hewani.

Baca juga  Udah Tau Sejarah "Sekolah" Belum? Ini Loh Sejarahnya!

Apakah kita harus membenci sawit?

Tentu saja tidak, karena yang merusak tatanan adalah sistem. Sawit bukan sebagai subjek, tetapi dijadikan objek perdagangan bebas yang terjebak dalam peta global neo-liberalisme.

Sederhananya karena Indonesia sebagai produsen sawit terbesar, kita tak diperkenankan memproduksi kedelai dalam jumlah yang mampu mencukupi kebutuhan nasional.

Kita juga tak dikehendaki memenuhi kebutuhan daging sapi dan bawang putih dari produksi dalam negeri.

Demikian juga jenis tanamam atau bahan pangan lainnya. Sehingga memaksa Indonesia untuk memastikan importasi setiap tahun tetap terjaga.

Jika tidak, kita digugat ke pengadilan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atau bersiap menerima embargo internasional.

Lantas mungkin kah imperium sawit kedepan akan runtuh?

Selayaknya Babilonia yang digantikan Persia, dan kopra yang terganti oleh minyak sawit. Terkecuali Tuhan, setiap kekuasaan didunia ini selalu ada batasnya.

Sebagaimana yang dikatakan Alexander Chayanov: satu saja dari lima batu bata kapitalisme (harga, kapital/modal, upah, bunga dan sewa) runtuh, maka seluruh bangunan juga akan turut runtuh.

Karena itu, petani sawit swadaya mesti membentuk koperasi. Koperasi petani yang harus merebut peran korporasi selama ini sebagai produsen produk turunan sawit termasuk minyak goreng sawit.

Selagi rakyat diberbagai daerah mulai kembali mengunakan minyak kelapa (bukan sawit) dan minyak nabati lainnya sebagai bahan pangan alternatif.

Digstraksi adalah Media User-Generated, Semua karya tulis sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis. Kamu juga bisa mempublikasikan karya tulis & mendapatkan kompensasi berupa uang tunai, pelajari Di sini.

Angga Hermanda