Mulai Berlaku di 2022, Ini Perubahan UU HPP dari Peraturan Sebelumnya

Mulai Berlaku di 2022, Ini Perubahan UU HPP dari Peraturan Sebelumnya

Aturan perpajakan di Indonesia memasuki era baru sejak diundangkannya Undang-undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang selanjutnya disebut UU HPP.

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia merupakan salah satu penyebab perubahan yang dilakukan pemerintah.

Disahkannya undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan serta mendukung percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

UU HPP resmi diundangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 Oktober 2021.

sumber foto: pixabay
sumber foto: pixabay

Undang-undang ini terdiri dari sembilan bab antara lain: Bab I Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup (Pasal 1); Bab II Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 2); Bab III Pajak Penghasilan (Pasal 3); Bab IV Pajak Pertambahan Nilai (Pasal 4); Bab V Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (Pasal 5-12); Bab VI Pajak Karbon (Pasal 13); Bab VII Cukai (Pasal 14); Bab VIII Ketentuan Peralihan (Pasal 15); Bab IX Ketentuan Penutup (Pasal 16-19).

Lalu apa saja perubahan yang dimuat di dalam UU HPP? Berikut ini akan dijelaskan secara ringkas dilengkapi tabel sebagai perbandingan peraturan sebelumnya dengan UU HPP.

Integrasi NIK dan NPWP

Penerapan integrasi NIK dan NPWP diatur dalam UU HPP BAB II Pasal 2 ayat 1 dan 2. Namun secara spesifik mengenai teknis dan mekanisme tersebut diatur lebih komprehensif dalam perpres 83/2021.

Baca juga  Menyiapkan Indonesia Emas 2045 dengan Membangun Kesadaran Berpajak Sejak Dini

Tujuan dari integrasi ini diharapkan dapat membuat data identitas tunggal secara nasional sehingga memudahkan dan mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat.

Walaupun nantinya integrasi data NIK dan NPWP diberlakukan bukan berarti seluruh wajib pajak akan dikenakan pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi

PPh orang pribadi diatur dalam pasal 17 UU HPP terkait berubah dan bertambahnya lapisan baru.

Dalam konteks ini berarti UU PPh mengubah aturan dalam UU No. 36 tahun 2008. Perubahan ini berlaku mulai tahun pajak 2022. Berikut ini tabel perbandingannya.

Lapisan TarifUU PPhUU HPP
I0 – Rp 50 juta dikenakan tarif PPh 5%0 – Rp 60 juta dikenakan tarif PPh 5%
IIDi atas Rp 50 juta – Rp 250 juta dikenakan tarif PPh 15%Di atas Rp 60 juta – Rp 250 juta dikenakan tarif PPh 15%
IIIDi atas Rp 250 juta – Rp 500 juta dikenakan tarif PPh 25%Rp 250 juta – Rp 500 juta dikenakan tarif PPh 25%
IVDi atas Rp 500 juta dikenakan tarif PPh 25%Di atas Rp 500 juta – Rp 5 miliar dikenakan tarif PPh 30%
VDi atas Rp 5 miliar dikenakan tarif PPh 35%

Pajak Penghasilan (PPh) Natura

Natura merupakan setiap pemberian barang atau kenikmatan yang bukan dalam bentuk uang, yang diterima atau diperoleh baik oleh pegawai atau karyawan maupun keluarganya dari pemberi kerja.

Baca juga  UU HPP : Kebijakan Perpajakan Yang Baru

Terdapat penambahan ayat dalam UU HPP mengenai pemberian natura oleh pemberi kerja sebagai penghasilan pegawai yang tidak termasuk sebagai objek pajak.

Dalam pasal 4 ayat 1 (d) dijelaskan yang termasuk ke dalam natura bukan objek pajak yaitu:

  1. makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai 
  2. natura dan/atau kenikmatan karena penugasan di suatu daerah 
  3. natura dan/atau kenikmatan karena keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan, seperti seragam
  4. natura dan/atau kenikmatan yang dibiayai APBN/APBN
  5. natura dan/atau dengan jenis dan batasan tertentu.

Pajak Penghasilan (PPh) Pengusaha Perorangan dan Badan

UU HPP menguatkan peraturan PPh UMKM yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan 2a juga mengubah peraturan PPh Badan yang diatur dalam pasal 17 ayat 1.

Wajib PajakUU KUPUU HPP
Pengusaha Perorangan (UMKM)Belum diatur melainkan diatur dalam PP No. 23 tahun 2018Perhitungan PPh final dengan tarif 0.5% untuk omset maksimal Rp 500 juta tidak dikenai PPh
BadanWajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dikenakan tarif 28% (dua puluh delapan persen)Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dikenakan tarif 22% (dua puluh dua persen) mulai berlaku pada tahun pajak 2022 

Tarif PPN

Perubahan tarif PPN diatur dalam pasal 7 ayat 1 UU HPP.

Baca juga  Menelaah Hakikat Pajak Sebenarnya
UU KUPUU HPP
Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu 10% (sepuluh persen)Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu:a. tarif sebesar 11% (sebelas persen) yang berlaku mulai tanggal 1 April 2022;b. tarif sebesar 12% (dua belas persen) yang berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025

Penghapusan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Penghapusan pembebasan PPN diatur dalam pasal 4a UU HPP yang mengubah UU No. 42 tahun 2009.

Berikut ini perbandingan komoditas atau barang yang dibebaskan PPN di UU KUP dan UU HPP.

KomoditasUU KUPUU HPP
Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernyaDibebaskan dari PPNDihapus
Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyakDibebaskan dari PPNBebas terbatas
Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnyaDibebaskan dari PPNDibebaskan dari PPN
Uang, emas batangan, dan surat berhargaDibebaskan dari PPNDibebaskan dari PPN
Jasa pelayanan kesehatan medisDibebaskan dari PPNBebas terbatas
Jasa pelayanan sosialDibebaskan dari PPNBebas terbatas
Jasa pengiriman surat dengan perangkoDibebaskan dari PPNDihapus
Jasa keuanganDibebaskan dari PPNBebas terbatas
Jasa asuransiDibebaskan dari PPNBebas terbatas
Jasa pendidikanDibebaskan dari PPNBebas terbatas
Jasa kesenian dan hiburanDibebaskan dari PPNDibebaskan dari PPN
Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklanDibebaskan dari PPNDihapus
Jasa angkutan umum di darat dan air, serta udara dalam negeriDibebaskan dari PPNBebas terbatas
Jasa tenaga kerjaDibebaskan dari PPNBebas terbatas
Jasa perhotelanDibebaskan dari PPNDibebaskan dari PPN
Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umumDibebaskan dari PPNDibebaskan dari PPN
Jasa penyediaan tempat parkirDibebaskan dari PPNDibebaskan dari PPN
Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logamDibebaskan dari PPNDihapus
Jasa pengiriman uang dengan wesel posDibebaskan dari PPNDihapus
Jasa boga atau kateringDibebaskan dari PPNDibebaskan dari PPN

Sanksi Pajak

Terdapat dua perubahan dalam UU HPP terkait skema ketentuan sanksi dari undang-undang sebelumnya, yaitu:

  • sanksi pemeriksaan dan wajib pajak tidak menyampaikan SPT
  • sanksi setelah upaya hukum namun keputusan keberatan atau pengadilan mengusulkan ketetapan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Selain itu, UU HPP juga mengubah besarnya sanksi untuk kerugian negara.

Hal-hal di atas diatur dalam BAB II Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengubah UU No. 16 tahun 2009.

Sanksi Pemeriksaan dan Wajib Pajak Tidak Menyampaikan SPT/Membuat Pembukuan (Pasal 13)

Jenis SanksiUU KUPUU HPP
PPh kurang dibayar50%Sanksi bunga per bulan: suku bunga acuan + uplift factor 20% (maks. 24 bulan)    
PPh kurang dipotong100%Sanksi bunga per bulan: suku bunga acuan + uplift factor 20% (maks. 24 bulan)    
PPh dipotong tapi tidak disetor100%75%
PPN dan PPnBM kurang dibayar100%75%

Sanksi Setelah Upaya Hukum

PerbuatanUU KUP UU HPP
Keberatan50%30%
Mengajukan Banding100%60%
Peninjauan Kembali60%

Besaran Sanksi untuk Kerugian Negara

UraianUU KUPUU HPP
Pidana pajak kealpaan Membayar pokok pajak ditambah sanksi 3 kali pajak kurang dibayar Membayar pokok pajak ditambah sanksi 1 kali pajak kurang dibayar
Pidana pajak kesengajaanMembayar pokok pajak ditambah sanksi 3 kali pajak kurang dibayar Membayar pokok pajak ditambah sanksi 1 kali pajak kurang dibayar
Pidana pajak pembuatan faktur pajak/bupot PPh fiktifMembayar pokok pajak ditambah sanksi 3 kali pajak kurang dibayar Membayar pokok pajak ditambah sanksi 1 kali pajak kurang dibayar

Pengungkapan Sukarela

Tax amnesty atau pengungkapan sukarela ditambahkan dalam satu ketentuan di BAB V UU HPP. Wajib pajak yang merupakan sasaran dari pengungkapan sukarela ini yaitu:

  • wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty 2016. Basis aset per 31 desember 2015 yang belum diungkap dalam tax amnesty.
  • wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan basis aset dari 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT 2020.

Pajak Karbon

Salah satu klausul baru di UU HPP yaitu pajak karbon yang diatur dalam BAB VI Pasal 13.

Subjek pajak karbon merupakan orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.

Tarif pajak karbon yang berlaku adalah Rp 30/kg (tiga puluh rupiah per kilogram) karbon dioksida.

Perubahan UU Cukai

Perubahan peraturan cukai diatur dalam BAB VII Pasal 14 UU HPP yang mengubah UU No. 39 tahun 2007 pasal 4 tentang cukai.

Perubahan ini menambahkan ketentuan mengenai penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pidana di bidang cukai.

Berikut ini perbandingan UU HPP dengan UU Cukai sebelumnya.

Pelanggaran AdministratifUU CukaiUU HPP
Saat PenelitianBelum diatur Membayar sanksi denda sebesar 3 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar
Saat PenyidikanMembayar pokok cukai ditambah sanksi 4 kali nilai cukai kurang dibayarMembayar sanksi denda sebesar 4 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar 

Demikian penjelasan secara ringkas apa saja perubahan dalam UU HPP dari peraturan sebelumnya.

Namun penerapan dari UU ini tidak bersamaan, terdapat beberapa penyesuaian dengan rincian sebagai berikut: Pengaturan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) berlaku tahun pajak 2022; Pengaturan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berlaku mulai April 2022; Pengaturan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) meliputi sanksi pajak dan integrasi NIK-NPWP berlaku sejak diundangkan ; Program pengungkapan sukarela berlaku mulai 1 Januari – 30 Juni 2022; Pengenaan pajak karbon berlaku 1 Juli 2022; Pengaturan UU Cukai berlaku sejak diundangkan.

Digstraksi adalah Media User-Generated, Semua karya tulis sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis. Kamu juga bisa mempublikasikan karya tulis & mendapatkan kompensasi berupa uang tunai, pelajari Di sini.

Adrian Fikrianto