Pemerintah Cabut Larangan Ekspor CPO Ke-Luar Negeri : Labil (?)

Pemerintah Cabut Larangan Ekspor CPO Ke-Luar Negeri : Labil (?)

Sejak mewabah di seluruh dunia,mengakibatkan kenaikan harga barang di beberapa sektor.

Salah satu barang pokok yang mengalami kenaikan harga adalah .

Seperti yang kita tahu, merupakan bahan pokok yang intensitas penggunaanya cukup besar di kalangan masyarakat terutama Indonesia.

mencatat penggunaan di Indonesia mencapai angka 18.422 juta ton tiap tahunnya.

Sebelum terjadi kenaikan, dibandrol dengan harga mulai dari 14ribu/liter.

Namun sejak akhir tahun 2021, harga perlahan naik diakibatkan oleh stock dalam negeri yang mulai langka diiringi dengan kenaikan permintaan barang.

Hingga pada awal tahun 2021, harga naik secara drastis pada angka Rp20ribu/liter.

Bahkan di beberapa daerah, kemasan dibandrol dengan harga Rp23ribu/liter.

Angka tersebut tentu terasa cukup berat bagi masyarakat mengingat merupakan salah satu bahan pokok yang selalu digunakan oleh masyarakat dalam memasak.

mencoba untuk mengatasi permasalahan kelangkaan stok salah satunya dengan menggelontorkan subsidi sebesar Rp2,4 miliar liter dengan harga 14ribu/liter dengan dana sebesar Rp7,6 triliun yang diambil dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Baca juga  Pembelajaran Daring Di Masa Covid-19

Namun kebijakan tersebut ternyata tidak cukup ampuh untuk mengatasi masalah kelangkaan, nyatanya harga minyak goreng curah dipasaran masih berada di angka Rp20ribu/liter dan minyak goreng kemasan berkisar Rp25ribu/liter.

Minyak Curah Di Pasar
Minyak Curah Di Pasar

JURUS AMPUH : TERAPKAN LARANGAN EKSPOR

Karena permasalahan kelangkaan minyak goreng yang tak kunjung reda, akhirnya menggunakan jurus ampuh yaitu melarang seluruh pihak yang merupakan produsen untuk ekspor ke luar negeri.

Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng didalam negeri sehingga kelangkaan bisa teratasi.

“Dahulukan kebutuhan didalam negeri,masyarakat lokal harus lebih dulu terpenuhi kebutuhannya”,ucap Jokowi

Kebijakan yang terkesan tiba-tiba ini membuat beberapa pihak terutama produsen dan petani sawit mengalami kerugian yang cukup besar. Dimana setelah diterapkannya kebijakan ini, harga minyak goreng perlahan turun dan stock di pasar juga mulai melimpah.

Disisi lain,hal tersebut berdampak pada kerugian yang dialami oleh petani sawit yaitu harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit anjlok sebesar kurang lebih 50% dari harga sebelumnya.

Baca juga  Tahukah Kamu, Orang Golongan Darah A Lebih Rentan Dengan Virus Corona

Stock TBS yang diproduksi oleh petani juga tidak sepenuhnya bisa diserap oleh perusahaan minyak goreng. Karena pada dasarnya, kebutuhan sawit dalam negeri hanya sebesar 30% dari total produksi sawit secara keseluruhan.

Dan 70% sisanya diakomodasikan untuk diekspor ke beberapa negara.

Akibat dari kebijakan larangan ekspor, petani sawit mengalami kerugian yang cukup besar karena sawit mengalami kerusakan atau tidak layak jual kepada perusahaan produsen minyak goreng.

RIUH KELUH KESAH PARA PRODUSEN SAWIT : CABUT LARANGAN EKSPOR

Dengan mempertimbangkan beberapa hal,terutama pihak produsen,petani maupun pihak pendukung lain yang mengalami kerugian akibat larangan ekspor .

akhirnya putar arah dan mencabut larangan ekspor . Keputusan tersebut diambil karena dianggap tujuan utama dari kebijakan sebelumnya yaitu larangan ekspor telah tercapai.

Dimana stok minyak goreng didalam negeri mulai melimpah dan masalah kelangkaan telah teratasi.

Baca juga  Profesi Akuntansi Berpotensi Tergantikan oleh Teknologi

Meskipun harga minyak goreng masih belum bisa ditekan secara maksimal, setidaknya masyarakat tidak kesulitan dalam mendapatkan minyak goreng.

Keputusan ini juga menimbulkan pro-kontra di masyarakat maupun pihak-pihak terkait.

Masyarakat yang pro mendukung keputusan dalam mencabut larangan ekspor karena dianggap membatasi gerak para petani dan produsen sawit dalam menjalankan usaha.

Namun banyak pihak yang tidak setuju dengan keputusan yang terkesan labil ini.

Dimana mereka menganggap bahwa kebijakan sebelumnya yaitu larangan ekspor masih belum dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal.

Pihak yang tidak setuju salah satunya adalah Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI).

Mereka memprotes keputusan untuk mencabut larangan ekspor karena faktanya,harga minyak goreng di pasaran masih belum turun secara signifikan terutama minyak goreng kemasan yang pemakaiannya sangat tinggi di masyarakat.

Selain itu, stock minyak goreng di pasar dianggap masih belum pulih seperti sediakala.

Sehingga keputusan ini dianggap terlalu labil dan kurang memperhatikan berbagai aspek yang mungkin terjadi di masyarakat.

Baca Juga

Digstraksi adalah Media User-Generated, Semua karya tulis sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis. Kamu juga bisa mempublikasikan karya tulis & mendapatkan kompensasi berupa uang tunai, pelajari Di sini.