Penentuan Formasi Guru P3K Pada Satuan Pendidikan Mestinya Tetap Memikirkan Honorer Senior

Penentuan Formasi Guru P3K Pada Satuan Pendidikan Mestinya Tetap Memikirkan Honorer Senior 1

Jumlah formasi yang telah ditentukan pada satuan pendidikan dalam perikrutan P3K Guru, justru kembali menjadi permasalahan baru bagi calon pelamar P3K Guru. Hal ini, selain terbatasnya jumlah tiap-tiap formasi, juga terkendala oleh liniearitas bagi para honorer senior yang banyak mengajar tanpa linier tetapi berdasarkan kebutuhan sekolah pada saat itu.

Dengan penentuan Jumlah formasi ini juga, akan menjadikan 1 formasi akan diperebutkan oleh puluhan bahkan ratusan orang sehingga akan kembali lagi banyak honorer dengan status yang tidak jelas karena bagi yang tidak lulus tentu tidak akan mendapatkan formasi.

Seperti pula di langsir dari “JPNN.com”  pada 11 Juli 2021, bahwa jika di salah satu instansi tidak mimiliki formasi, maka pelamar datang dari instansi lain, dan jika dalam test yang lulus adalah yang berasal dari instansi lain, maka honorer yang lama mengabdi di instansi tersebut akan tersingkir dan akan kehilangan pekerjaannya atau jam mengajarnya. 

Oleh karena itu, satu-satunya harapan bagi para honorer senior (35+) adalah prioritas pengangkatan tanpa test sebagai guru P3K agar tidak terbebani dengan kendala jumlah formasi dan linieritas tetapi dihitung dari masa pengabdian mereka yang sudah lebih dari cukup.

Jika pemerintah berencana mengentaskan 1.000.000 guru P3K, maka bisa dibagi dengan rata-rata untuk  34 provisnsi , yakni sekitar  29.412 orang  tiap provinsi. Dari jumlah tersebut bisa dihitung berapa jumlah honorer 35+ baik yang dinegeri maupun yang di swasta khususnya yang telah terdaftar dalam dapodik.

Dari sinilah honorer senior (35+) tidak lagi terbebani dengan persaingan, tetapi mendapat penghargaan atas pengabdian mereka yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya. 

Selama masa  kontrak nantinya dapat dievaluasi kinerja mereka, dan mereka juga harus siap dengan segala konsekuensinya karena telah diangkat sebagai P3K. 

Jika dalam kontrak ternyata kinerja mereka tidak sesuai dengan harapan, maka sesuai namanya (kontrak), ya pemerintah bisa mencabut kontrak mereka. 

Karena itu pula, penentuan formasi sebisa mungkin jangan sampai menimbulkan permasalahan baru dan merugikan honorer yang pengabdiannya sudah cukup lama.

Karena jika terjadi lagi permasalahan bbaru, maka penuntasan permasalahan honorer tidak akan segera selesai, padahal pemerintah sudah cukup lelah dan sudah berusaha namun jika yang terjadi adalah sebaliknya maka usahanyapun akan sia-sia.

Perikrutan P3K tahun 2019 adalah langkah awal dalam penyelesaian persoalan honorer, namun itu tidak cukup terbatas pada HK2, karena honorer tidak hanya pada HK2 tetapi juga pada sekolah-sekolah swasta.

Tahun 2021 ini menjadi puncak penyelesaian honorer dan harapannya semoga benar-benar segera terwujud dan tidak terus mengalami kendala serta oleh aturan yang berlarut-larut.

Pemerintah kini juga sudah solid dalam membuat sebuah peraturan, sehingga honorer yakin bahwa penuntasan honorer khususnya guru sebagai abdi negara dan abdi masyarakat akan segera terseleaikan.

Selain itu juga formasi-formasi lain diluar guru juga semoga segera mendapatkan titik terang dan segera terselesaikan pula.

Namun perlu dicatat, bahwa Formasi harus di sesuaikan dengan kebutuhan instansi, sehingga bagi para calon pelamar akan mendapatkan kesempatan yang lebih luas dalam mengikuti seleksi P3K nantinya.

Dengan kesempatan yang luas, maka peluang menjadi ASN P3K juga akan terbuka lebar yang terpenting tetap menerapkan prinsip keadilan. 

Digstraksi adalah Media User-Generated, Semua karya tulis sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis. Kamu juga bisa mempublikasikan karya tulis & mendapatkan kompensasi berupa uang tunai, pelajari Di sini.

Hendri Sumarno