Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Melalui Arbitrase Internasional, Penyelesaian Sengketa Yang Cepat dan Efektif

Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Melalui Arbitrase Internasional, Penyelesaian Sengketa Yang Cepat dan Efektif 1

Dalam kegiatan bisnis skala internasional, para pelaku bisnis dari berbagai negara, pelaku bisnis antar negara membuat klausul perjanjian yang disepakati pelaku usaha, para pelaku usaha seringkali merumuskan klausul arbitrase untuk menghindari terjadinya penyelesaian konflik di Pengadilan (litigasi). Pasalnya, penyelesaian sengketa melalui arbitrase (non litigasi) dianggap sebagai opsi alternatif utama karena memiliki banyak kelebihan ketimbang penyelesaian sengketa melalui mekanisme litigasi (di Pengadilan).

Beberapa kelebihan penyelesaian melalui arbitrase yang membedakannya dengan Pengadilan, di antaranya ditangani langsung oleh arbiter yang expert di bidangnya, bahkan arbiter dapat dipilih langsung oleh para pihak, kerahasiaan bahasan (confidentiality), terjamin serta para pihak yang berlainan negara bisa memilih badan arbitrase di luar kedua negara tersebut untuk menghindari keberpihakan (no home court advantage).

Aturan Arbitrase Internasional

Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Melalui Arbitrase Internasional, Penyelesaian Sengketa Yang Cepat dan Efektif 3

Sebagian besar lembaga arbitrase internasional memberikan aturan yang mengatur penyelesaian perselisihan yang harus diselesaikan melalui arbitrase. Aturan arbitrase yang paling terkenal termasuk orang-orang dari Kamar Dagang Internasional (“ICC”), Pengadilan London untuk Arbitrase Internasional (“LCIA”), Pusat Internasional untuk Penyelesaian Sengketa Asosiasi Arbitrase Amerika (“ICDR”), dan peraturan Pusat Arbitrase Internasional Singapura (“SIAC”) dan Pusat Arbitrase Internasional Hong Kong (“HKIAC”). Arbitrase investasi sering diselesaikan berdasarkan aturan dari Pusat Internasional Bank Dunia untuk Penyelesaian Perselisihan Investasi (“ICSID”) atau Komisi PBB tentang Hukum Perdagangan Internasional (“UNCITRAL”) aturan. Banyak arbitrase yang melibatkan bisnis Rusia berlangsung di bawah aturan Kamar Dagang Stockholm (“SCC”).

Penyelesaian Sengketa Yang Cepat dan Efektif

Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Melalui Arbitrase Internasional, Penyelesaian Sengketa Yang Cepat dan Efektif 4

Adapun untuk waktu penyelesaian sengketa lebih cepat ketimbang penyelesaian melalui mekanisme pengadilan (litigasi). Untuk memastikan kecepatan dalam penyelesaian perselisihan, para pihak dapat menyetujui untuk menyelesaikan arbitrase melalui apa yang dikenal sebagai “Jalur cepat” atau “dipercepat” arbitrasi, yang merupakan arbitrase dengan aturan prosedural yang dirancang untuk memastikan bahwa perselisihan berakhir dengan cepat. Waktu yang digunakan untuk proses arbitrase lebih cepat. Kedua belah pihak memilih arbiter, dan kemudian proses persidangan akan dipimpin oleh arbiter, dimana dalam hal ini arbiter dapat bebas menentukan agenda persidangan dengan menyesuaikan waktu para pihak yang berperkara. Sedangkan apabila sengketa diselesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan), penyelesaian kasus akan memakan waktu cukup lama. Belum lagi jika salah satu pihak tidak puas kemudian mengajukan banding.

Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia

Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Melalui Arbitrase Internasional, Penyelesaian Sengketa Yang Cepat dan Efektif 5

Pasal 65 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). tegas menyatakan bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan abitrase internasional di Indonesia adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Salah satu materi penting dalam UU Arbitrase adalah putusan arbitrase internasional, yang didefinisikan sebagai:

Putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.”

Agar suatu putusan arbitrase internasional diakui dan dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, maka putusan tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

  1. Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional (asas resiprositas).
  2. Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum perdagangan.
  3. Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
  4. Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
  5. Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

 

Digstraksi adalah Media User-Generated, Semua karya tulis sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis. Kamu juga bisa mempublikasikan karya tulis & mendapatkan kompensasi berupa uang tunai, pelajari Di sini.

BLUTS