Penyitaan Tidak Sah Tanpa Izin Pengadilan

Penyitaan Tidak Sah Tanpa Izin Pengadilan

Sita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian perihal mengambil dan menahan barang menurut keputusan oleh alat negara (polisi dan sebagainya). Sedangkan memiliki arti menurut KBBI adalah pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi.

Kemudian Pasal 1 angka (16) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Penyitaan Tidak Sah Tanpa Izin Pengadilan

Banyak masyarakat yang kurang memahami bagaimana prosedur barang dapat disita oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan. Terkadang masyarakat hanya bisa berpasrah diri apabila barang telah disita oleh penyidik karena ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman hukum yang tidak mengetahui prosedur yang seharusnya bagaimana barang dapat disita oleh penyidik untuk tindak pidana. Padahal untuk melakukan serangkaian terhadap barang, penyidik perlu memperoleh izin terlebih dahulu dari Ketua Negeri Setempat dimana barang tersebut akan disita dan dasar hukum untuk melakukan tertuang dalam Pasal 38 KUHAP yang berbunyi :

  1. hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua negeri setempat.
  2. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Maksud izin memperoleh izin dari ketua negeri setempat ialah penyidik sebelum melakukan harus mendapat izin dari ketua dimana barang tersebut berada. Seperti contoh, penyidik akan melakukan suatu barang di kota Depok. Maka sebelum penyidik melakukan harus memperoleh izin dari Ketua Negeri Depok karena barang yang disita berada dalam wilayah hukum Negeri Depok. Akan tetapi penyidik dapat melakukan atau menyita suatu barang tanpa perlu izin dari ketua negeri setempat apabila situasi yang mendesak atau tertangkap tangan.

Baca juga  Hal-Hal Penting Yang Di Perhatikan Hakim Dalam Mempertimbangkan Perkara Pidana Anak

Penyidik dapat melakukan tanpa perlu izin terlebih dahulu dari ketua negeri setempat, tetapi hanya kepada benda bergerak saja dan bukan benda tidak bergerak, tetapi setelah melakukan penyitaan terhadap benda tersebut. Penyidik harus memberitahukan kepada ketua negeri setempat. Apabila tidak ada izin dari ketua negeri setempat, penyitaan yang dilakukan oleh penyidik menjadi karena cacat prosedur hukumnya.

Baca juga  Bagaimana Mekanisme Pengajuan Bantuan Hukum ke Pos Bantuan Hukum di Pengadilan

Jadi prosedur untuk melakukan penyitaan terhadap suatu barang, tidak bisa penyidik menyita tanpa memperoleh izin dari Ketua pengadilan negeri setempat dimana barang akan disita karena penyitaannya.

Baca juga  Hal-Hal Penting Yang Di Perhatikan Hakim Dalam Mempertimbangkan Perkara Pidana Anak

Demikian artikel ini, semoga bermanfaat.

 

Referensi :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Baca Juga

Digstraksi adalah Media User-Generated, Semua karya tulis sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis. Kamu juga bisa mempublikasikan karya tulis & mendapatkan kompensasi berupa uang tunai, pelajari Di sini.

Arief