Ketika masa transisi pandemi dimulai, Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang baik pada tahun lalu.
Badan pusat statistik menyebutkan bahwa ekonomi negara ini telah tumbuh 5,02 persen pada triwulan IV-2021.
Ekonomi indonesia secara kumulatif telah tumbuh sebesar 3,69 persen. Di tengah masa transisi ini, masyarakat dikejutkan oleh kebijakan pemerintah atas kenaikan PPN 11%.
Walau pembahasan kenaikan PPN 11 persen sudah menjadi kajian dari tahun-tahun lalu, kenaikan PPN 11 persen ini cukup mengejutkan masyarakat karena waktu ketetapan atas PPN yang baru ini berbarengan dengan naik nya harga BBM.
Terlebih, masyarakat baru saja menghadapi kenaikan harga gas LPG yang terjadi pada kurun waktu terakhir.
Disamping itu, kenaikan harga ppn ini terjadi menjelang ramadan tiba sehingga hal ini juga mungkin berdampak ketika kenaikan harga menjelang hari raya tiba.
Menanggapi hal tersebut, menteri keuangan, sri mulyani indrawati mengatakan kenaikan tarif ppn menjadi 11 persen masih terbilang rendah dibandingkan dengan negara-negara di G-20 dan OECD dimana rata-rata ppn negara tersebut adalah 15-15,5%.
Sri mulyani menambahkan bahwa walau kenaikan ppn hanya 1 persen namun sangat membantu memulihkan kas negara yang sebelum nya telah terkuras sejak pandemi bermula.
Dilansir dari merdeka.com, direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira memaparkan bahwa kenaikan tarif ppn ini sangat berisiko terhadap pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19.
Bhima juga menambahkan kenaikan PPN ini akan meningkatkan harga barang dan langsung berdampak kepada penurunan daya beli masyarakat kelas menengah.
“Jika barang harganya naik maka terjadi inflasi, sementara belum tentu daya beli akan langsung pulih di 2022.” ucap Bhima.
Ketetapan ppn 11 persen pun telah berlalu saat tanggal 1 april.
Dalam berjalan nya ketetapan itu, ada hal cukup mengejutkan yakni kenaikan sejumlah komoditas seperti minyak goreng dan gas LPG.
Kenaikan gas LPG berdasarkan peraturan menteri keuangan atas LPG tertentu. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pembayaran PPN atas LPG tertentu yang bersubsidi ditanggung oleh pemerintah.
Sementara PPN atas LPG tertentu yang bagian harga nya tidak disubsidi ditanggung oleh pembeli.
Hal ini berdampak atas beralihnya konsumen yang menggunakan lpg non-subsidi ke gas lpg bersubsidi.
Kemudian, Harga minyak goreng turut naik setelah penetapan ppn 11 persen. Hal ini dikarenakan minyak goreng tidak termasuk barang bebas kenaikan PPN 11 persen, tidak seperti bahan kebutuhan pokok lainnya.
Dikutip dari kompas.com Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengatakan bahwa minyak goreng dikenakan aturan kenaikan PPN karena itu adalah barang hasil olahan.
Senada dengan nya, Dilansir dari merdeka.com, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, Aprindo Roy N. Mandey mengatakan bahwa “Minyak goreng yang termasuk bahan pokok yang dikenakan PPN 11 persen maka potensi bergeraknya harga minyak goreng akan terjadi kembali.” tulis Roy dalam keterangan persnya.
Namun hal ini dibantah oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Kepala Subdirektorat Peraturan PPN Industri Sugianto Josephine Maria Wiwiek Widwijanti mengatakan bahwa kenaikan minyak goreng tidak lain karena harga minyak sawit mentah tinggi karena perang.
Isu kenaikan ppn ini pun berlanjut dan meredup pada pertengahan bulan april kemarin.
Menurut penulis walaupun terjadi inflasi pada penerapan tarif ppn baru ini, tingkat inflasi ini masih terkendali dan aman.
Para ekonom sebelum nya mengkhawatirkan bila kenaikan ini berlanjut daya beli masyarakat menjadi rendah.
Namun hal ini bisa tertutupi oleh pola konsumsi masyarakat yang tinggi pada bulan ramadan.
Hal ini senada dengan apa yang diucapkan oleh Perencana Keuangan Financia Consulting Eko Endarto bahwa masyarakat menjadi lebih konsumtif pada bulan puasa.
“Karena mereka merasa pengeluaran yang ditahan di siang hari harus dikeluarkan ketika mereka berbuka sore hari, sehingga sore hari itu bukan sebagai ajang untuk berbuka tapi seperti ajang balas dendam gitu, menahan siang hari harus dipuaskan di sore hari,” ucap nya yang dikutip dari detikfinace.com.
Kebolehan mudik pada tahun ini pun turut memberi sumbangsih terhadap keadaan ekonomi saat ini.
Dilansir dari merdeka.com, indeks belanja masyarakat naik dari ramadan tahun lalu yaitu dari level 159,9 pada 2021, menjadi 179,4 di 2022 dengan kenaikan sebesar 31 persen.
Walau hal ini dibarengi dengan peningkatan inflasi sebesar 0,95 persen, Kepala Ekonom BCA David Sumual dan Ekonom Bank mengatakan bahwa “Kalau kita lihat sampai Mei masih oke.
Aktivitas ekonomi makin bagus. Kegiatan lebaran seperti mudik akan memberikan insentif besar dan pengaruhnya lebih baik karena tahun lalu tidak ada aktivitas mudik,” ucap nya yang dilansir dari CNBC indonesia.
Di samping itu, kenaikan harga sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat di kala ramadan karena tinggi nya permintaan sehingga menjadikan harga barang meningkat.
Ditambah, Keputusan pemerintah yang membebaskan bahan kebutuhan pokok dari kenaikan ppn cukup meringankan beban masyarakat atas kenaikan ppn 11 persen.
Sumber referensi :
https://www.cnbcindonesia.com/news/20220401070730-4-327822/resmi-tarif-ppn-naik-11-barang-ini-jadi-makin-mahal
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6018675/sri-mulyani-pungut-ppn-dari-penyaluran-lpg-55-kg-dan-12-kg
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4924261/terbongkar-alasan-pemerintah-naikkan-ppn-jadi-11-persen-mulai-1-april-2022
https://www.merdeka.com/uang/kenaikan-tarif-ppn-11-persen-dinilai-bisa-ganggu-momentum-pemulihan-ekonomi.html
https://money.kompas.com/read/2022/04/01/141300926/ppn-11-persen-harga-mi-instan-dan-minyak-goreng-ikut-naik
https://www.merdeka.com/uang/tarif-ppn-naik-harga-minyak-goreng-berpotensi-makin-mahal.html
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220406144511-532-781128/djp-bantah-kenaikan-ppn-bikin-harga-migor-mahal
https://finance.detik.com/perencanaan-keuangan/d-4536673/hati-hati-bulan-ramadhan-bisa-bikin-kamu-tambah-boros
