Potensi Generasi Muda Pembayar Pajak Terhadap Pemasukan Negara


Potensi Generasi Muda Pembayar Pajak Terhadap Pemasukan Negara

Membahas masalah pajak memang tidak akan ada habisnya. Apalagi, pajak merupakan tonggak pemasukan bagi negara kita Indonesia. Menurut data dari situs resmi Kementerian Keuangan, pajak berkontribusi sebesar 83,54% untuk APBN Indonesia. Hal ini berarti pajak kita memiliki pengaruh terbesar dalam membiayai negara ini. Namun sangat disayangkan, penerimaan pajak negara kita tidak pernah mencapai target sejak tahun 2009. Dilansir dari situs milik CNBC, tahun terakhir pajak kita mencapai target yaitu pada tahun 2008. Saat itu, penerimaan pajak justru surplus hingga 106,7%, dengan nilai surplus mencapai angka fantastis yaitu 36 triliun rupiah.

Sejak tahun 2015-an, mulai banyak pekerja kreatif juga anak-anak muda yang walaupun usianya masih belia, tetapi memiliki penghasilan yang bisa mengalahkan orang dewasa. Generasi muda yang dimaksud disini ialah orang-orang dengan usia dibawah 30 tahun. Kebanyakan dari mereka memiliki profesi sebagai pekerja kreatif dan bisnis usaha. Memang, tidak bisa dipungkiri di abad-21 terlebih akhir – akhir ini informasi, teknologi, dan juga globaliasi kian mempermudah semua orang untuk mencari pekerjaan yang menghasilkan.

Bahkan, ada beberapa pekerjaan yang dilakoni oleh anak muda tadi tanpa mengganggu kewajiban mereka yang masih pelajar. Bahkan sebagian besar dari anak muda tadi merasa pekerjaan yang mereka geluti sesuai dengan minat dan bakat mereka. Memang, jika kita ambil contoh pekerjaan sebagai pembuat konten, kita bisa membuat konten apapun sesuai dengan minat dan bakat kita asalkan konten kita tidak menyalahi aturan yang ada. Sehingga, banyak anak muda yang tidak tertarik lagi hal yang konvensional seperti sekolah, kuliah, lalu bekerja kantoran. Mereka lebih memilih pekerjaan lepas atau menjadi pembuat konten.

Pajak yang didapat dari anak muda terutama yang bekerja di bidang kreatif dan bisnis usaha mungkin tidak sebesar orang dewasa karena skala pendapatan mereka yang belum raksasa. Tetapi, tidak bisa dibilang kecil juga. Mengapa? Jika kita ambil contoh para pelaku usaha muda seperti Almeyda Nayara Nazier, di usianya yang masih 14 tahun ia sudah memiliki usaha jual-beli slime yang memiliki omset 60 juta perbulannya, fantastis bukan? Jika kita memperkirakan keuntungan bersihnya di angka 20-30 juta perbulan, maka ia sudah dikenakan pajak sebesar 0,5% menurut PP nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Ia juga memiliki kanal Youtube dengan jumlah subscriber mencapai 2,61 juta dan rata-rata penonton mencapai 200.000-1.500.000 penonton tiap videonya. Itu berarti, ia memiliki potensi penghasilan 2,8 juta rupiah sampai belasan juta rupiah. Jika pemerintah memiliki inisiatif menarik pajak dari penghasilan para pembuat konten ini, tentu akan menambah pemasukan APBN kita, pendapatan tadi belum termasuk endorse dan sumber lainnya. Ada juga anak muda dibidang entrepreneurship yaitu Charina Prinandita yang masih berusia 29 tahun. Ia dan teman-temannya membuat usaha franchise makanan Bernama “Eatlah”. Mereka membuka usaha ini jauh sebelum usia mereka menginjak 29 tahun, dan bisa dibayangkan dengan 23 gerai di seluruh Indonesia, berapa omset dan juga nett profit yang sudah mereka dapat. Hal ini tentu berimbas kepada keuntungan APBN kita yaitu terhadap pajak negara kita.

Masih banyak lagi contoh-contoh yang tidak bisa disebut, apalagi mereka yang memiliki usaha namun tidak mencatatkan penghasilan mereka dengan benar sehingga pajak atas mereka tidak bisa ditarik seperti usaha daring baik di marketplace seperti Tokopedia maupun shopee, atau di media sosial seperti Instagram ataupun media lainnya.

Sudah saatnya pemerintah mulai memberlakukan aturan yang jelas terhadap pajak dari para pemuda berpenghasilan ini, terutama mereka yang jenis usahanya kurang pemantauan juga akuntabilitasnya buruk. Tetapi pemerintah harus membuat regulasi yang tidak merugikan baik si pelaku usaha tadi maupun ujungnya malah merugikan negara, sehingga kedua belah pihak diuntungkan. Sehingga, potensi pajak yang ada dapat dimaksimalkan tetapi tidak melupakan unsur memanusiakan sehingga pajak yang ada untuk para pelaku usaha muda nantinya tidak merugikan atau malah mencekik mereka, yang berpotensi menurunkan minat usaha para pemuda tadi