Pro dan Kontra Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur


Pro dan Kontra Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur

Pada tanggal 29 April 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo resmi memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke luar pulau jawa.

Pemindahan ini dilakukan karena Jakarta sering mengalami kemacetan dan banjir.

Jokowi sendiri juga menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Baru bukanlah satu-satunya upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi di pulau jawa karena selain itu pemerintah juga akan membangun industrialisasi berbasis hirilisasi sumber daya alam. 

Gambaran Ibu Kota Nusantara

Penajam Paser Utara Kalimantan Timur merupakan tempat dimana Ibu Kota Negara Baru akan didirikan, Kalimantan Timur dipilih sebagai IKN karena wilayah tersebut dianggap sebagai wilayah yang minim terhadap resiko terkena bencana alam.

Selain itu, Kalimantan juga dianggap sebagai lokasi yang strategis dan ada di tengah-tengah Indonesia.

Disana juga tersedia lahan seluas 180 ribu hektar yang sudah dikuasai oleh pemerintah.

Pemindahan IKN menjadi topik hangat di kalangan masyarakat, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa IKN tidak perlu dipindahkan karena akan memakan waktu yang lama, prosesnya yang rumit dan memerlukan biaya yang besar tentunya, mengingat kondisi keuangan negara yang sedang sulit akibat pandemi.

Sedangkan ada juga beberapa masyarakat yang setuju apabila IKN dipindahkan karena Jakarta dianggap sudah tidak memiliki daya dukung yang cukup sebagai Ibu Kota Negara terkait permasalahannya yang sering mengalami kemacetan, banjir dan kepadatan penduduk yang tinggi. 

Terlepas dari masalah pro dan kontra terkait pemindahan Ibu Kota Negara, tentu Indonesia sebagai negara demokrasi dan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik ketika Negara telah memutuskan untuk memindahkan IKN dengan proses demokrasi melalui undang-undang, seharusnya seluruh komponen bangsa turut mendukung, karena tidak ada suatu keputusan yang bisa memuaskan seluruh rakyat, melainkan memberikan keputusan yang memiliki manfaat lebih besar kepada bangsa Indonesia yang harus didukung sebagai wujud kecintaan dan bakti kita untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.