Bulan Ramadan tahun 1442 tinggal beberapa hari lagi. Namun masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, justru mendapatkan kabar kurang mengenakkan, yaitu Pemerintah telah mengeluarkan larangan mudik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Polri dan TNI, serta pegawai negeri dan karyawan swasta.
Pelarangan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Tahun lalu, Pemerintah juga telah melakukannya, karena adanya pandemi Covid-19. Dengan kata lain, larangan mudik menjadi pilihan terbaik Pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Artinya, sebenarnya kebijakan Pemerintah tersebut tak perlu lagi dipolemikkan. Sebab masyarakat sudah pernah mengalaminya.
Secara bahasa, sebagaimana tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Mudik berarti pulang ke kampung halaman. Namun secara maknawi, kegiatan mudik dilakukan menjelang lebaran Idul Fitri bagi muslim, dan menjelang Natal bagi umat kristiani.
Mudik, bagi masyarakat Indonesia, merupakan budaya yang telah ada turun temurun sejak lampau. Sehingga bagi mereka yang sedang berada di luar kampung halaman untuk merantau, seakan wajib pulang kampung sebelum lebaran maupun natal.
Memaksakan diri mudik, sama artinya membuka peluang terjadinya penyebaran Covid-19 di kampung halaman. Apalagi, vaksin yang sudah ada dan disebar belum seutuhnya menjamin seseorang tak lagi terkonfirmasi virus berbahaya ini
Dengan kata lain, mudik sudah menjadi sangat sakral. Seakan haram bagi perantau untuk tidak melakukannya. Namun dalam kondisi pandemi sekarang ini, tidak ada kata lain bagi masyarakat selain mematuhi aturan Pemerintah.
Makanya, dibutuhkan sebuah solusi cerdas terkait hal ini. Tetap melakukan mudik, tapi dengan cara cerdas. Atau melakukan mudik yang tidak membuka peluang terjadinya penyebaran Covid-19. Lalu bagaimana caranya?
Saya memiliki pemikiran bahwa esensi mudik adalah menjaga silaturahmi, khususnya di tengah keluarga terdekat, atau bukan hanya sekadar pulang ke kampung halaman. Mudik juga bukan sekadar gagah-gagahan untuk mempertontonkan kelebihan yang sudah dicapai selama merantau.
Dengan melihat esensi ini, banyak hal yang bisa dilakukan agar tetap bisa mudik. Apalagi, sekarang ini teknologi sudah semakin maju. Ya, teknologi inilah yang harus dimanfaatkan secara tepat guna.
Bukankah sekarang ini sudah tersedia berbagai aplikasi yang menghubungkan orang perorang dari jarak jauh. Bahkan bukan hanya seorang dua orang, melainkan juga banyak orang. Tidak hanya lewat suara tapi juga bisa langsung dalam bentuk video.
Kerinduan untuk saling sapa, untuk sementara waktu, bisa dilakukan dengan cara ini. Memang, pertemuan lewat video call ini tetap terasa kurang jika dibandingkan dengan pertemuan secara fisik langsung. Tapi inilah cara terbaik mudik yang bisa dilakukan di masa pandemi. Saling bertemu sapa yang tanpa melakukan kontak fisik.
Namun meski teratasi, larangan mudik ini sudah pasti membawa kerugian ekonomi bagi sejumlah pihak, antara lain pelaku usaha jasa transportasi umum. Pendapatan maksimal yang biasanya diperoleh menjelang lebaran pasti turun drastis.
Bahkan sebagian pihak menilai larangan ini akan mengakibatkan para sopir bus umum makin sulit memenuhi kebutuhan pokoknya saat Bulan Ramadan hingga lebaran nanti. Sebab mereka tidak menjadi bagian dari kategori masyarakat yang mendapatkan bantuan pandemi. Hal inilah yang seharusnya turut dipikirkan Pemerintah.
