Problematika Aplikasi Pinjaman Online Menurut Fiqh Muamalah Kontemporer

Problematika Aplikasi Pinjaman Online Menurut Fiqh Muamalah Kontemporer 1

Terjadi dampak berbahaya ketika menggunakan pinjol ilegal, yaitu bisa terjadi penyalahgunaan data nasabah, terjadinya praktik riba (bunga) yang lebih tinggi bahkan berlipat-lipat sampai tidak terbatas, penipuan, teror berupa panggilan terus-menerus hingga pemerasan terhadap nasabah. Masalah lainnya bisa dari pihak nasabah, yaitu meminjam tetapi dengan tujuan tidak membayar, selalu melebihi jatuh tempo dalam membayar, dan memberikan data palsu. Lalu bagaimana pinjaman online menurut fiqh muamalah?.

Secara definisi, fiqh muamalah mendeskripsikan ‘pinjaman’ sebagai qardh atau dengan istilah lainnya untuk utang piutang, yaitu dayn. Qardh adalah tindakan seseorang untuk memberikan sesuatu yang merupakan haknya kepada orang lain dengan janji akan dikembalikan seperti semula ketika diberikan. Kompilasi hukum Ekonomi Syariah di Indonesia sebagai rujukan hukum Islam di Indonesia pada bidang Ekonomi, mengkategorikan qardh sebagai yang mengharuskan nasabah untuk mengembalikan nominal yang dipinjam dan harus dikembalikan ketika jatuh tempo. Pengembalian dilakukan dengan tanpa ada kelebihan dana dari pokok yang dipinjamkan. Adapun untuk biaya administrasi seperti pemerosesan informasi, pendataaan atupun pajak dari transaksi boleh dilimpahkan oleh penyedia jasa pinjaman kepada nasabah yang meminjam. Hal lainnya yang diperbolehkan dalam hukum Islam untuk menurut Dirjen Peradilan Agama mengenai qardh ini adalah pemberian ujrah (kompensasi) dari nasabah kepada penyedia jasa pinjaman dengan syarat hal tersebut harus benar-benar sukarela dan tidak menjadi akad (perjanjian awal dan tertulis antara penyedia jasa dan nasabah).

Hukum Syariah menetapkan pedoman mengenai pinjaman online pada fintech atau aplikasi keuangan dalam fatwa Dewan Syariah Nasinal Majelis Ulama Indonesia No 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Pinjaman Online adalah pinjaman yang dilakukan dengan menggunakan teknologi yang tentu dalam penerapannya tidak boleh bertentangan dengan Syariah, yaitu antara lain terhidar dari riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), tadlis (penipuan), dharar (bahaya), zhulm (kerugian), dan keharaman. Riba biasa terjadi pada pinjol konvensional atau yang ilegal, sementara gharar, maysir tadlis, dharar, dan zhulm biasa terjadi pada pinjol ilegal contohnya seperti dampak berbahaya yang telah dijelaskan di atas.

Maka dari itu, untuk menghindari dampak berbahaya tersebut solusinya adalah dengan menggunakan fintech Syariah yang legal. Pinjol Syariah biasanya mengganti riba dengan kerja sama usaha antara pemilik modal yang menyediakan seluruh modal yang mana kelebihan yang terjadi ketika nasabah membayar adalah hasil keuntungan usaha yang telah kedua belah pihak sepakati ketika terjadinya akad/perjanjian. Sistem tersebut disebut akad Mudharabah.

Cara lainnya yang digunakan oleh fintech Syariah untuk menghindari sistem riba ada tiga; musyarakah, wakalah bil ujrah, dan qardh. Musyarakah adalah kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih untuk memberikan dana usaha/modal dengan ketentuan pembagian hasil usaha ataupun kerugian dibagi sesuai kontribusi. Selanjutnya wakalah bil ujarah adalah pelimpahan kuasa untuk melakukan tindakan atas nama pemberi kuasa lalu atas pelimpahan kuasa tersebut, penerima kuasa berhak menerima ujrah atau upah. Terakhir, qardh atau pemberian pinjaman biasa tanpa ketentuan kelebihan apapun dari dana yang dipinjamkan dengan tujuan tolong menolong. 

Bagaimana cara mengetahui suatu aplikasi pinjaman online ilegal atau tidak?. Cara pertama yang paling mudah adalah dengan melihat apakah aplikasi tersebut memiliki izin dari OJK atau tidak. Kedua, melihat nama perusahaan penyedia aplikasi tersebut terdaftar atau tidak sebagai anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), untuk melihatnya kita bisa mengunjungi situs website AFPI secara lansung lalu mengetik nama perusahaan aplikasi pinjol pada menu penyelenggara. Ketiga, aplikasi tersebut memberikan biaya dan denda yang sangat besar dan tidak transparan. Keempat, perusahaan tidak mengikuti tata cara penagihan yang beretika dan sesuai aturan.

Penagihan dan denda kepada nasabah sudah diatur baik dalam undang-undang maupun hukum Syariah. Secara hukum Syariah aturan tersebut terdapat pada fatwa DSN-MUI No 19/IV/2001, yaitu nasabah wajib mengembalikan jumlah poko dana yang diterima kepada penyedia pinjaman ketika sudah jatuh tempo. Namun, jika nasabah tidak mampu membayar sebagian atau seluruh pinjaman dan pihak pemberi pinjaman mengetaui hal tersebut, maka dapat diberikan solusi berupa perpanjangan masa pengembalian hingga penghapusan sebagian atau keseluruhan kewajibannya (berlaku untuk akad qardh). Berbeda ketentuan jika nasabah mampu membayar tetapi tidak memenuhi kewajiban membayar, maka penyedia pinjaman berhak memberikan sanksi baik berupa denda administrasi maupun materi.

Bagaimana jika kita sudah terlanjur terlibat dengan pinjaman online ilegal ataupun ternyata dalam praktiknya, perusahaan pinjaman online yang terdaftar melakukan penagihan dengan tidak sesuai aturan?. Masyarakat dapat melakukan pelaporan atas pelanggaran tersebut dengan melampirkan bukti teror, intimidasi, atau hal tidak berkenan lainnya ke situs resmi OJK dan AFPI melalui form pengaduan. Cara lainnya adalah dengan menghubungi layanan kontak konsumen OJK 157 atau mendatangi kantor polisi terdekat.

Kesimpulannya adalah penggunaan layanan atau jasa pinjaman online diperbolehkan menurut hukum Syariah atau fiqh muamalah kontemporer asalkan baik akad/perjanjiannya sampai praktik penagihannya sesuai dengan Syariah dan tidak merugikan pihak manapun. Pihak pemberi pinjaman harus melakukan penawaran jasa dengan transparan dan jujur begitu juga dengan nasabah yang menggunakan jasanya.

Digstraksi adalah Media User-Generated, Semua karya tulis sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis. Kamu juga bisa mempublikasikan karya tulis & mendapatkan kompensasi berupa uang tunai, pelajari Di sini.

masayu ustadzah