Syarat Sah Suatu Perjanjian

Syarat Sah Suatu Perjanjian

Mungkin istilah di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak asing lagi didengar dalam segala sektor bisnis karena hampir semua sektor bisnis membuat untuk mengamankan bisnisnya sendiri agar terhindar dari kerugian yang tidak diinginkan.

Masih banyak di tengah-tengah masyarakat yang hanya ala kadarnya dalam membuat tanpa melihat - yang sudah diatur oleh Negara. Akibatnya apabila yang dibuat ala kadarnya tersebut tidak sesuai dengan sahnya dan kedepannya menimbulkan permasalahan, akan mengalami kebingungan bagaimana jalan keluar atau penyelesaiannya untuk menuntut kerugian yang dialami.

memiliki Pengertian menurut Pasal 1313 KUHPerdata ialah Suatu Perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Akan tetapi apakah yang telah dibuat tersebut telah secara hukum, tentunya agar yang telah dibuat berlaku dan dimata hukum, tersebut haruslah memenuhi - yang diatur oleh Peraturan Undang-Undang.

Syarat Sah Suatu Perjanjian

Adapun - agar suatu dimata hukum ada 4(empat) berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata yakni :

  1. Sepakat

Para Pihak yang akan membuat suatu Perjanjian haruslah sepakat terlebih dahulu sebelum membuat Perjanjian.

  1. Cakap

Yang dimaksud Cakap disini adalah Cakap dalam melakukan tindakan hukum tanpa terhalangi apapun. Sedangkan orang yang dimaksud tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum yaitu Anak dibawah Umur, Orang gila, orang yang dibawah Pengampuan yang terhalang dalam melakukan tindakan hukum.

  1. Suatu Hal Tertentu

Dalam membuat Perjanjian tentunya ada hal atau objek yang akan diperjanjikan oleh Para Pihak sebelum membuat Perjanjian

  1. Sebab yang halal

Sebab yang halal, artinya objek atau sesuatu hal yang akan diperjanjikan tersebut tidak dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Contohnya  : Narkoba, Hewan yang dilindungi, dll.

Apabila perjanjian tersebut dibuat tidak sesuai atau memenuhi - yang ditentukan oleh Undang-Undang. Maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum dikarenakan yang ditentukan tidak terpenuhi. Oleh karena itu agar perjanjian yang dibuat diakui oleh hukum, membuat perjanjian haruslah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Demikian, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Digstraksi adalah Media User-Generated, Semua karya tulis sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis. Kamu juga bisa mempublikasikan karya tulis & mendapatkan kompensasi berupa uang tunai, pelajari Di sini.

Arief