Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo Bawa Informasi Gembira mengenai PNS Honorer.
Di lampirkan dalam Surat Edaran (SE) Manajemen Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK), penyelesaian tenaga honorer 2023 segera di terbitkan oleh KemenPAN-RB
Mohammad Averouce selaku Kepala Biro Hukum, Komunikasi, Informas Publik KemenPAN-RB menyatakan bahwa arah kebijakan pemerintah terhadap penyelesaian masalah honorer sudah jelas.
Sesuai dengan amanat yang tertulis di dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang adah hanya pegawai negeri sipil (PNS) dan PPPK.
Di sebutkan juga tenggat waktu pemberlakuannya dalam PP Manajamen PPPK sampai tahun 2023.
“Jad, 2023 istilah honorer sudah tidak ada lagi, yang ada hanyalah PNS dan PPPK,” kata Averouce di Jakarta, jumat (27/5).
Menurutnya Deputi Bidang Sumber Daya Aparatur KemenPAN-RB Alex Denni tengah melakukan rapat internal membahas konsep SE penghapusan tenaga honorer
sebelumnya, dalam berbagai kesempatan MenPAN-RB Tjahjo Kumolo sudah beberapa kali menyampaikan bahwa pada tahun 2023 sudah tidak ada lagi honorer.
Namun, di perlukan surat resmi agar bisa menegaskan amanat PP Manajemen PPPK.
“Isi SE berupa penegasan kepada kementrian, lembaga, pemda untuk menyelesaikan pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK tahun 2023.” ujarnya.
Dengan akan di terbitkannya SE dalam waktu dekat ini, Averouce meminta agar pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik instansi pusat maupun daerah agar melaksanakan amanat PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.
SE KemenPAN-RB ini untuk menajalankan amanat peraturan pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah yakni PNS dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
