Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat senantiasa melaksanakan tugas kepegawaian dengan baik di daerah Kabupaten Langkat. Badan Kepegawaian Daerah itu sendiri merupakan unsur pelaksana fungsi yang menunjang pemerintahan daerah di bidang kepegawaian. Di mana hal tersebut jadi kewenangan daerah.
Dalam kinerjanya, Badan Kepegawaian Daerah ini dipimpin oleh Kepala Badan. Kemudian berkedudukan di bawah sekaligus bertanggung jawab pada Gubernur lewat Sekretaris Daerah. Di Langkat tersebut pun juga memiliki Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Tugas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat
BKD Kabupaten Langkat memiliki tugas tersendiri untuk membantu masyarakat luas. Bukan hanya itu, tugasnya juga berkaitan dengan mendukung program pemerintahan daerah. Untuk mengetahui apa saja tugasnya, bisa cek uraian berikut.
Membantu Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah
Salah satu tugas BKD Kabupaten Langkat yakni membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah selama melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah. Hal ini sesuai dengan aturan perundang-undangan yang sudah ada di bidang pemerintahan.
Melancarkan Urusan Pemerintahan dalam Kepegawaian
Tugas lainnya dari BKD Kabupaten Langkat yaitu membantu Bupati untuk melaksanakan fungsi yang menunjang urusan pemerintahan dalam bidang kepegawaian. Hal ini juga mencakup pendidikan dan pelatihan yang jadi kewenangan daerah. BKD ini juga menunjang tugas pembantuan yang diserahkan ke daerah.
Mendukung Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Kepegawaian
Tugas lainnya dari BKD Kabupaten Langkat yakni mendukung pelaksanaan kegiatan dalam bidang kepegawaian. Mulai dari pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, menyusun program kerja badan, melaksanakan dekonsentrasi maupun tugas pembantuan dan masih banyak lagi.
Bantah Tudingan Pungli
Dalam kabar terbaru, BKD Kabupaten Langkat diterpa isu miring. Isu tersebut berkaitan dengan adanya pungli (pungutan liar). Tudingan ini ada kaitannya dengan proses mengurus jabatan fungsional sekaligus kenaikan pangkat nakes (tenaga kesehatan).
Mengetahui ada isu miring tersebut, dr Juliana selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat langsung membantahnya. Ia menegaskan bahwa tak ada instruksi atau kebijakan dari institusi terkait pemungutan biaya dengan bentuk apapun itu pada tenaga kesehatan soal proses administrasi jabatan maupun kenaikan pangkat.
Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa seluruh prosedurnya sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya juga transparasi dan akuntabilitas.
Dalam menegaskan tak adanya pungutan liar, ia juga menyebut bahwa pihak yang mengaku ataupun mengatasnamakan Dinkes untuk meminta uang termasuk tindakan pribadi tak mewakili institusi. Pihaknya juga siap untuk menindak tegas apabila ada bukti.
Penjelasan juga datang dari Syafriansyah Nasution selaku PLT Kepala BKD Langkat. Ia menyebut bahwa semua pengusulan jabfung maupun kenaikan pangkat berlangsung secara digital.
Prosesnya lewat sistem SIASN-BKN. Pelaksanaannya juga perlu memperoleh pertimbangan teknis BKN. Dalam hal ini, BKD Langkat juga menegaskan kembali bahwa tak pernah memungut biaya ataupun memberi celah sedikitpun untuk praktik pungli di tiap layanan kepegawaian.
Klarifikasi yang disampaikan ke masyarakat ini dirasa penting supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Kesalahpahaman tersebut bisa membuat citra maupun nama baik ASN BKD Langkat dan instansi terkait jadi tercemar. Padahal instansi terkait sudah bekerja sesuai dengan prinsip integritas maupun profesionalisme.
Fokus BKD Langkat
Dalam menjalankan kinerjanya, BKD Langkat senantiasa fokus pada bidang kepegawaian. BKD Langkat terus berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas.
Bukan hanya itu, BKD Langkat juga fokus dalam mempercepat digitalisasi layanan di bidang kepegawaian. Lebih lanjut, BKD Langkat juga berupaya semaksimal mungkin dalam meningkatkan mutu pelayanan publik dengan basis regulasi yang jelas sekaligus bebas pungli.
Hal ini menunjukkan bahwa BKD Langkat memang senantiasa mendukung kinerja pemerintahan daerah. Upaya tersebut tidak hanya menguntungkan pemerintahan saja, melainkan juga masyarakat sekitar.
Saat ada isu miring yang menyinggung soal BKD Langkat maupun instansi terkait langsung mendapatkan klarifikasi. Hal ini tentu bisa jadi sarana untuk semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BKD Langkat. Jangan sampai kepercayaan masyarakat menurun atau bahkan hilang karena isu yang tak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Terlihat jelas bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat mampu bekerja dengan baik sesuai tugas dan fungsinya di bidang kepegawaian. Untuk mengetahui informasi menarik lainnya atau ingin membuat laporan dengan bukti tertentu, bisa hubungi kami BKD Langkat sekarang juga.
