UU HPP : Kebijakan Perpajakan Yang Baru

UU HPP : Kebijakan Perpajakan Yang Baru

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan definisi di atas, dapat kita simpulkan pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara, dan dari pajak itulah yang akan digunakan negara untuk menyejahterakan rakyat.

Pajak berperan penting dalam membangun negara karena pendapatan terbesar negara berasal dari sektor penerimaan pajak. Tentunya diperlukan kesadaran warga negara untuk membayar pajak. Namun, penerimaan pajak di Indonesia tercatat terakhir kali dapat mencapai target pada tahun 2008, yang mencapai 106,7% dari yang ditargetkan dalam APBN. Ini artinya sejak 2009 sampai 2020 penerimaan pajak di Indonesia tidak pernah mencapai angka yang ditargetkan dalam APBN, di tahun 2021 ini Kementerian Keuangan optimis penerimaan pajak dapat mencapai target.

Seperti yang disebutkan di atas, bahwa pajak menjadi pendapatan terbesar negara, maka pemerintah melakukan upaya untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak, salah satunya melalui kebijakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang salah satu tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian.

Dalam UU HPP dilakukan beberapa penyesuaian, seperti perubahan tarif pada Pajak Penghasilan Orang Pribadi, yang mana sebelumnya batasan bawah untuk penghasilan yang dikenakan pajak sebesar 50 juta rupiah naik menjadi 60 juta rupiah, dan juga batasan atas tarif yang sebelumnya berada di angka 30% ditingkatkan menjadi 35%.

UU HPP ini juga memberlakukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk memudahkan administrasi perpajakan sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi tidak perlu memiliki terlalu banyak nomor identitas. Namun, perubahan ini banyak disalah pahami, masyarakat mengira semua akan diwajibkan membayar pajak. Padahal hanya masyarakat yang memiliki penghasilan di atas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) saja yang wajib membayar pajak.

Lalu adanya Program Pengungkapan Sukarela yang akan dilakukan mulai  1 Januari sampai 30 Juni 2022 yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengungkapkan atau melaporkan kewajiban pajaknya yang belum dilaporkan secara sukarela melalui dua skema, pertama pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta tax amnesty. Kedua, pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun pajak 2020.

Kemudian adanya Pajak Karbon, yaitu pajak yang dikenakan atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Pemberlakuan Pajak Karbon ini merupakan salah satu langkah untuk mengendalikan dampak perubahan iklim. Pajak ini akan mulai diimplementasikan pada 1 April 2022 untuk badan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap batubara.

Di atas tadi merupakan sebuah beberapa perubahan yang ada pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak, masih ada lagi perubahan-perubahan lainnya yang belum sempat dibahas pada tulisan ini. Akhir kata, semoga dengan adanya kebijakan perpajakan yang baru dapat meningkatkan pembangunan yang ada di Indonesia, sehingga dapat mewujudkan Visi Indonesia 2045.

Digstraksi adalah Media User-Generated, Semua karya tulis sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis. Kamu juga bisa mempublikasikan karya tulis & mendapatkan kompensasi berupa uang tunai, pelajari Di sini.

M. Ihsan Saputra Hasibuan