Wajah-Wajah Kekecewaan Honorer Sumut Pasca Pembatalan Rikrutmen P3K 2021 oleh Penprov.

Wajah-Wajah Kekecewaan Honorer Sumut Pasca Pembatalan Rikrutmen P3K 2021 oleh Penprov. 1

Bagaikan musyafir merindukan setitik air hujan di musim kemarau, begitu mendung tiba dan gerimis akan datang, seketika lenyap dihalau oleh kehadiran mentari dan angin yang membawa terbang awan-awan itu.

Itulah yang dirasakan para honorer Sumatera Utara saat ini. Penantian bertahun-tahun untuk merubah nasib dan status honorer menadi ASN P3K tiba-tiba di tebas habis oleh sebuah keputusan pemprov yang membatalkan perikrutan P3K tahun 2021 dengan alasan tidak ada anggaran akibat pandemi covid-19 yang berkepanjangan.

Puluhan bahkan belasan tahun para honorer menanti sebuah kesejahteraan, meskipun harus melalui seleksi dan test. Tapi mengapa harapan itu justru dipupuskan oleh sebbuah keputusan yang seolah tanpa ada masalah apapun.

Sebagai pembuat dan penentu kebijakan seharusnya telah paham sebelum memukulkan palu pada sebuah meja. Apakah palu yang kita hentakan akan membuat meja itu semakin kenceng (kuat) atau justru membuat meja itu akan menjadi rusak. Inilah adalah sebuah perumpamaan.

Honorer khususnya (35+) hanya punya kesempatan melalui jalur P3K, sementara untuk ikut dalam CPNS sudah tidak memungkinkan lagi, tapi betapa kecewanya ketika harapan satu-satunya yang selama dinanti-nanti tiba-tiba hilang tanpa jejak.

Honorer tidak ada bedanya dengan para PNS, mereka adalah abdi negara dan abdi masyarakat yang berjuang dalam pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang menadi gubernur sekarang bisa jadi guruya masih jadi honorer, yang menjadi bupati, camat, lurah atau bahkan yang jadi PNS, bisa jadi gurunya pun masih berstatus sebagai honorer. Maka alangkah miris ketika honorer yang sudah lanjut punya kesempatan ikut dalam perikrutan P3K tapi tiba-tiba perikrutannya dibatalkan. 

Meskipun pemprov memberikan janji akan menganggarkan P3K pada tahun 2022, tapi ini hanyalah sekedar angin segar semata, sementara perikrutan P3K tahun 2019 saja hingga kini belum kelar. Oleh karena itu, tahun 2021 adalah sebagai upaya penyelesaian persoalan honorer yang selama ini belum memiliki status yang jelas, dan seperti yang kita tahu bahwa Anggaran P3K akan didanai oleh pemerintah pusat, ini artinya pemerintah daerah statusnya adalah sebagai mediator untuk mengadakan perikrutan P3k.

Jika memang alasan situasi pandemi covid-19, tentunya ada provinsi-provinsi lain yang justru keadaannya lebih parah namun di sana tetap melaksanakan perikrutan P3K. 

Oleh sebab itu kalangan honorer khususnya di Sumut memohon untuk meninau kembai keputusan ini, karena keputusan ini dinilai sebuah keputusan yang mendiskriminasikan para honorer di Sumut.  

Pemerintah memang menganjurkan untuk mencoba di nstansi atau lembaga lain, tapi persoalannya tidak semudah itu. Guru-guru honorer yang ada di SMA dan SMK belum tentu memiliki posisi di tingkat SMP atau apalagi di instansi lain. Selain itu, para guru juga sudah masuk dalam database dapodik yang berada dalam sekolah induk mereka masing-masing. Jika harus melamar di lembaga atau di instansi lain maka harus juga mengurus mutasi pada satmikalnya masing-masing. 

Tahun 2021 ini menai harapan satu-satunya bagi para honorer senior meskipun masih harus berjuang melalui seleksi dan test untuk dapat terangkat menjadi ASN P3K. Jika harus kembali menunggu hingga tahun 2022 dikhawatirkan terbentur oleh adanya perubahan peraturan yang kita tidak tahu bagaiaman aturan P3K ke depannya. 

Selama ini para honorer juga sudah berusaha memperjuangkan nasib baik melalui demo dalam pemerintah lokal maupun dalam skala nasional demi untuk mendapatkan perubahan nasib yang lebih baik (red).

Digstraksi adalah Media User-Generated, Semua karya tulis sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis. Kamu juga bisa mempublikasikan karya tulis & mendapatkan kompensasi berupa uang tunai, pelajari Di sini.

Hendri Sumarno