Pada era pandemi COVID-19, peran APBN sangat vital untuk menahan dampak serangan COVID-19 yang imbasnya hampir pada seluruh sektor ekonomi, tidak terkecuali sektor pendidikan. Di tengah kondisi pandemi ini, sektor pendidikan tetap menjadi perhatian negara, loh!
Pertama, Pajak untuk Peningkatan Mutu Pendidikan
Kalian tahu ngga, sih? pemerintah tetap mengalokasikan anggaran sebesar 20% dari APBN atau senilai Rp 550 triliun pada 2021 untuk pendidikan. Sesuai dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, anggaran pendidikan ini diarahkan untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan melalui peningkatan skor PISA dan penguatan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta peningkatan kompetensi guru/pendidik.
Kedua, Pajak sebagai Insentif Lembaga Pendidikan
Di samping pengalokasian anggaran pendidikan dalam APBN, pada masa pandemi COVID-19, pemerintah juga memberikan insentif pajak kepada badan/lembaga pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari dana berlebih yang diperoleh badan/lembaga tidak akan dikenakan pajak. Dana berlebih tersebut harus digunakan untuk pembangunan dan/atau sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 4 tahun sejak dana berlebih diperoleh. Selain itu, insentif pajak juga dapat dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan atau wajib pajak yang terdampak pandemi COVID-19 untuk mendapatkan pengurangan sebesar 50% atas angsuran PPh pasal 25 yang berlaku sampai akhir 2021.
Ketiga, Pajak sebagai Insentif Kegiatan Pembelajaran
Pemerintah juga memberikan insentif nonpajak di bidang pendidikan seperti bantuan pulsa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ), dana bantuan operasional sekolah (BOS), dan pemberian beasiswa bagi masyarakat melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)-Kementerian Keuangan.
Keempat, Pajak sebagai Insentif Kegiatan Praktik Kerja
Ada pula fasilitas pajak berupa super deduction vokasi, yaitu pengeluaran/biaya yang dikeluarkan wajib pajak untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran dalam pengembangan kompetensi tertentu dapat menerima insentif pajak. Insentif itu berupa pengurangan penghasilan bruto hingga 200% sesuai dengan PMK 128/2019. Dari data yang diperoleh, sebanyak 39.096 peserta yang telah mengikuti praktik kerja lapangan, magang kerja, dan pembelajaran pengembangan kompetensi. Mereka berada di sektor usaha manufaktur, pariwisata dan industri kreatif, agrobisnis, kesehatan, dan ekonomi digital. Kemudian, baru sekitar 36 wajib pajak yang memanfaatkan PMK 128/2019 sehingga masih besar peluang wajib pajak lainnya untuk dapat turut serta dalam pengembangan sektor pendidikan.
Berdasarkan berbagai hal di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang tinggi bagi pendidikan nasional, baik berupa belanja pendidikan yang dibiayai oleh pajak maupun berbagai insentif di sektor pajak. Jadi, bagi teman-teman yang sudah memenuhi kriteria wajib pajak, jangan lupa untuk membayar pajak demi kebaikan kita bersama, ya!
